Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 MARET 2020
P. 43
"Pasal-pasal kritis yang dianggap bermasalah memang harus mendengar masukan
dari berbagai elemen masyarakat agar RUU Cipta Kerja ini menjadi UU yang sesuai
kehendak rakyat," ucap dosen di bidang hukum tata negara ini.
Saat ini, pembahasan lanjutan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bergantung pada DPR
bersama perwakilan Pemerintah Pusat dan tim perumus. Pasalnya, DPR akan
menjadwalkan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan meminta
masukan dari para ahli dan elemen masyarakat.
RUU Cipta Kerja akan menguntungkan kedua belah pihak antara pengusaha dan
tenaga kerja. Dan tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan dalam hal ini
seandainya nanti sudah menjadi UU baru.
"Bolanya ada di DPR. DPR yang memegang kendali kapan pembahasan, termasuk
jadwal RDPU untuk mendengar berbagai masukan dari masyarakat dan ahli. Begitu
pula mengenai konsultasi publiknya," tuturnya..
Page 42 of 121.
