Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2019
P. 78
75% upah, atau 50% upah itu simulasi fiskal. Itu kita tunggu dari Kemenkeu,"
jelasnya.
Lalu untuk korban PHK, politikus PKB ini mengatakan akan dilatih selama dua bulan
sampai mendapatkan sertifikasi. Kategori ini merupakan orang-orang yang tidak
punya pekerjaan dan diasumsikan telah berkeluarga.
"Kalau korban PHK, dia pelatihan selama dua bulan mendapatkan insentif pengganti
upah saat pelatihan. Setelah selesai pelatihan, dia mendapatkan insentif selama 3
bulan. Jadi totalnya 5 bulan (insentif)," paparnya.
Hanif belum dapat memastikan besaran insentif karena masih menunggu
perhitungan Kemenkeu. Dia pun menegaskan setelah pelatihan jika belum
mendapatkan pekerjaan, maka tidak bisa mendaftar kembali menjadi penerima
Kartu Prakerja.
"Tidak bisa dong. Kan ini intervensi yang sifatnya terbatas. Kalau ada duitnya bisa
satu tahun. Logikanya ini menghitung kekuatan negara kita. Kalau negara tidak
intervensi sama sekali kan tidak mungkin. Tapi kalau negara terlalu hadir, kan juga
engga kuat. Misalnya dari sisi fiskal. Nah, makanya setidaknya negara memberikan
insentif," ujarnya.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai Kartu
Prakerja yang diprogramkan pemerintah baik untuk menunjang pengembangan
sumber daya manusia.
Namun dia meminta pengembangan kartu ini harus didukung dengan anggaran
yang baik pula. Menurut Timboel, kehadiran Kartu Prakerja akan mem bantu
angkatan kerja Indonesia. Dia berharap, Kartu Prakerja tersebut bisa difokuskan
untuk pelatihan vokasional sehingga angkatan kerja tersebut bisa memilki skill yang
dibutuhkan industri.
"Dengan skill yang mumpuni, pekerja kita langsung siap bekerja dan industri akan
lebih senang lagi karena pekerja langsung bisa bekerja," tandasnya.
Timboel mengatakan, kehadiran Kartu Prakerja yang fokus mendukung peningkatan
skill pekerja dan daya beli tentunya sangat baik dan mendukung iklim investasi di
Indonesia. Dia menilai kehadiran Kartu Prakerja ini sebaiknya dibarengi dengan
pemberian uang saku untuk mendukung daya beli angkatan kerja yang memang
masih menganggur dan korban PHK. Sementara bagi yang masih bekerja tidak perlu
didukung uang saku ka-rena mereka masih mendapat gaji.
Page 77 of 125.
