Page 265 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 AGUSTUS 2021

PKS DESAK PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN PRT YANG SUDAH 17 TAHUN
DIBAHAS
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT)
belum juga disahkan setelah melewati masa 17 tahun pembahasan di lembaga legislatif.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi, Netty Prasetiyani Aher, meminta DPR dan pemerintah
menyegerakan pengesahan RUU PPRT ini mengingat negara harus memberikan perlindungan
dan keadilan dalam lingkup profesi PRT.

"Pekerja rumah tangga kerap diperlakukan tidak adil, hak-haknya tidak terjamin, bahkan tidak
sedikit yang menjadi korban kekerasan karena dianggap sebagai pekerja informal kelas dua.
Negara harus menjamin perlindungan hak, menghadirkan keadilan, serta menghapus
diskriminasi dan kekerasan yang dialami PRT," kata Netty dalam rilisnya, Rabu (18/8).

Menurut Netty, Hari Kemerdekaan harus dijadikan momentum menunjukkan kesungguhan dalam
memperjuangkan hak-hak rakyat kecil agar mereka pun dapat merasakan hakikat merdeka.

"Hakikat merdeka adalah negara mampu membebaskan rakyat dari segala bentuk pembodohan,
pemiskinan, dan ketidakadilan. Setiap rakyat berhak memiliki akses dan jaminan untuk menjadi
cerdas, sejahtera, dan diperlakukan adil dalam profesi yang dijalaninya sepanjang tidak melawan
hukum," ujarnya.

Pada peringatan 17 Agustus, PKS menunjukkan keberpihakan kepada para PRT dengan
menyambangi Operata Sedap Malam, organisasi PRT di bilangan Tebet Barat dan memberikan
tanda kasih dalam bentuk paket sembako.

Netty mengingatkan pemerintah bahwa para PRT tidak memerlukan metafora berlebihan tentang
pandemi, namun perlu bukti sebagai solusi.
"Dalam masa pandemi ini ada banyak PRT yang diberhentikan oleh pemberi kerja. Apakah ini
tercatat dalam statistik PHK dan pengangguran? Apakah mereka mendapat perlindungan sosial
berupa bantuan pekerja dan akses kartu pra kerja? Mereka, para PRT tidak membutuhkan
metafora berlebihan tentang pandemi, hanya dukungan, perlindungan dan jaminan hidup layak
sebagai bukti nyata atas solusi persoalan mereka," tutup Netty.

RUU Pelindungan PRT terdiri atas 12 bab dan 34 pasal. Secara garis besar substansi RUU itu
mengatur soal perekrutan PRT, pelindungan terhadap atas diskriminasi, eksploitasi, pelecehan,
dan kekerasan, baik dari penyalur PRT maupun pemberi kerja, dijalankan.

Kemudian bagaimana calon PRT mendapatkan pendidikan, baik dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, maupun dari Penyalur PRT hingga pengawasan terhadap penyelenggaraan
PRT dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

264