Page 101 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 101
Ringkasan
Dalam upaya memberikan pelindungan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas,
Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani Nota Kesepahaman bersama dengan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nota kesepahaman antara dua institusi ini
terkait pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMN.
KEMNAKER-KEMENTERIAN BUMN SEPAKAT PEKERJAKAN PENYANDANG
DISABILITAS
RMOLBANTEN. Dalam upaya memberikan pelindungan dan pemenuhan hak kepada
penyandang disabilitas, Kementerian Ketenagakerjaan menandatangani Nota Kesepahaman
bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Nota kesepahaman antara
dua institusi ini terkait pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas
pada BUMN.
Penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Kemnaker dan Kementeriann BUMN serta
komitmen bersama oleh BUMN ditandatangani oleh Direktur SDM PT Pertamina, Koeshartanto;
Direktur SDM & Umum PT Kereta Api Indonesia, Agung Yunanto; Direktur Human Capital
Management (HCM) PT PLN, Syofvi F. Roekman; Direktur HCM PT Telkom Indonesia, Afriwandi;
dan Direktur HC PT BRI, Herdy Rosadi Harman; di ruang Tridharma Kemnaker, Jakarta, Rabu
(22/7).
Penandatangan komitmen bersama tersebut disaksikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Menteri BUMN, Erick Thohir. Dalam sambutannya, Menaker Ida Fauziyah
menyampaikan, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016, khususnya terkait Pasal 53 ayat (1),
di mana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik
Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen Penyandang Disabilitas dari jumlah
pegawai atau pekerja.
"Kami mengajak bergandengan tangan terutama temen-temen BUMN dan pimpinan perusahaan
BUMN menandatangani komitmen bersama berikutnya. Kalau sekarang dengan Menteri BUMN,
berikutnya ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan yang dikelola Kementerian BUMN," ujar
Menaker Ida dalam keterangan tertulisnya.
Dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Menaker Ida berharap BUMN mempekerjakan dan
terus memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sebagai wujud pemenuhan hak
untuk membuktikan peran dan partisipasinya dalam pembangunan sesuai dengan potensi dan
kemampuannya.
"Kami tak henti-hentinya mengingatkan Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemda untuk
merealisasi UU Nomor 8 Tahun 2016. Kalau belum sampai 2 persen, mohon didorong agar
sampai terpenuhi 2 persen," ujarnya.
Menaker Ida memberikan apresiasi kepada perusahaan BUMN yang telah banyak memberikan
kesempatan mempekerjakan penyandang disabilitas. Meski kondisi pandemi, dengan pasar
kerja terbatas dan banyaknya pekerja dirumahkan, diharapkan bisa memenuhi 2 persen.
"Tetapi tetap mengingatkan komitmen itu penting untuk direalisasikan," ujarnya. Penyandang
disabilitas, Muktadin Mustafa, yang kini bekerja di Kemnaker berharap BUMN dan K/L lainnya
juga mendukung untuk mempekerjakan dan memberikan kesempatan lebih luas kepada
penyandang disabilitas seperti dirinya.
100
