Page 106 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 106

SERIKAT PEKERJA KONTRAK LAPORKAN PHK SEPIHAK PELABUHAN PANJANG KE
              DISNAKER

              COVID-19 - Serikat Pekerja Kontrak Koperasi Kekar Pelabuhan Panjang (SPK3P2) melaporkan
              pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  anggotanya  ke  Dinas  Ketenagakerjaan  (Disnaker)  Kota
              Bandarlampung.

              Menurut Ketua Umum SPK3P2 Mohamad Al-Hafiz, di Bandarlampung, Rabu, mengatakan bahwa
              pihaknya datang ke Dinasker guna mempertanyakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Koperasi
              Pekerja Kekar PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang.

              "Ada 68 orang pekerja kontrak yang di PHK sepihak oleh Koperasi Pekerja Kekar PT Pelabuhan
              Indonesia II (Persero) Cabang Panjang," kata dia.

              Ia menjelaskan bahwa pada awalnya para pekerja kontrak ini Senin (13/7) menerima surat
              pemberitahuan untuk tanda tangan kontrak, namun pada Sabtu (18/7) yang keluar yakni surat
              pemecatan secara sepihak.

              Dia juga mengatakan, SPK3P2 melaporkan ke Disnaker bahwa sudah selama dua tahun sejak
              2019-2020  para  pekerja  ini  tidak  dibekali  kontrak  perjanjian  kerja  walaupun  pekerjaan  di
              Petikemas Pelabuhan Panjang tetap dilakukan.
              "Kami perlu mengadakan dialog dengan pihak Koperasi Pekerja Kekar PT Pelabuhan Indonesia
              II (Persero) Cabang Panjang, untuk mengetahui hak-hak hukum dan kesejahteraan para pekerja
              namun sejauh ini tidak pernah digubris oleh mereka," jelasnya.

              Ia pun menilai bahwa PHK secara sepihak tidak sah secara hukum karena hal tersebut tanpa
              adanya  dialog  antara  ke  dua  belah  pihak  sehingga  SPK3P2  meminta  kepada  Disnaker  baik
              provinsi maupun kota dapat membantu membatalkan pemecatan tersebut dan memulihkan hak-
              hak pekerja.
              Sementara  itu,  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan  Kota  Bandarlampung  Wan  Abdurrahman
              mengatakan,  telah  menerima  laporan  dari  SPK3P2  dan  akan  meneruskannya  ke  Dinasker
              Provinsi Lampung.

              "Setelah  kita  laporkan  ke  provinsi  tentunya  kita  akan  memanggil  semua  pihak  yang
              bersangkutan  yakni  koperasi  dan  PT  Pelabuhan  akan  kita  panggil  untuk  menjelaskan  titik
              persoalan yang terjadi," katanya..





























                                                           105
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111