Page 104 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020
P. 104

KEMNAKER-KEMENTERIAN BUMN SEPAKAT SOAL PENYANDANG DISABILITAS

              Jakarta  -  Kementerian  Ketenagakerjaan  menandatangani  Nota  Kesepahaman  bersama
              Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga
              kerja  penyandang  disabilitas  pada  BUMN,  Rabu  (22/7).  Perjanjian  disepakati  langsung  oleh
              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  dan  Menteri  BUMN  Erick  Thohir  di  Ruang  Tridharma
              Kemnaker di Jakarta.

              Ida menyampaikan, kesepakatan tersebut sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016, khususnya
              terkait Pasal 53 ayat (1), di mana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara,
              dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  wajib  mempekerjakan  paling  sedikit  2  persen  Penyandang
              Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

              "Kami mengajak bergandengan tangan terutama temen-temen BUMN dan pimpinan perusahaan
              BUMN menandatangani komitmen bersama berikutnya. Kalau sekarang dengan Menteri BUMN,
              berikutnya ditindaklanjuti oleh seluruh perusahaan yang dikelola Kementerian BUMN," kata Ida.

              Di  tengah  pandemi  Covid-19  saat  ini,  Ida  berharap  BUMN  tetap  mempekerjakan  dan  terus
              memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas sebagai wujud pemenuhan hak, sekaligus
              membuktikan peran dan partisipasi dalam pembangunan sesuai potensi dan kemampuan. Ida
              mengatakan  pihaknya  terus  menerus  mendorong  Kementerian  atau  lembaga,  BUMN,  dan
              Pemda untuk merealisasikan UU Nomor 8 Tahun 2016.
              Dalam kesempatan yang sama, Ida menyampaikan apresiasi terhadap perusahaan BUMN yang
              mempekerjakan  penyandang  disabilitas.  Ia  berharap  dengan  pasar  kerja  terbatas  dan
              banyaknya pekerja yang dirumahkan kala pandemi, kuota 2 persen itu tetap terpenuhi.

              Penyandang disabilitas Muktadin Mustafa yang kini bekerja di Kemnaker berharap BUMN dan
              Kementerian atau lembaga lainnya juga mendukung untuk mempekerjakan dan memberikan
              kesempatan  lebih  luas  kepada  penyandang  disabilitas  seperti  dirinya.  Selama  bekerja  di
              Kemnaker,  Muktadin  mengaku  dipermudah  oleh  fasilitas  kerja  yang  disediakan.  Selain  itu,
              pekerjaan yang diberikan juga tidak menambah beban diri. "Fasilitas sudah ada ada, BUMN dan
              Kementerian atau lembaga mendukung, sudah saatnya kita bisa sukses," katanya.

              "Saya berterima kasih kepada Kemnaker yang telah membuka kesempatan jalur PNS khusus
              bagi jalur disabilitas. Sehingga teman-teman saya juga berkesempatan," ujar pegawai Direktorat
              Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) Kemnaker tersebut.

              Muktadi pun berpesan kepada sesama penyandang disabilitas agar tidak terkungkung dalam
              kekurangan.  Ia  mengajak  untuk  fokus  dan  melakukan  perubahan,  terlebih  semua  orang
              sebenarnya punya kekurangan.
              Erick  Thohir  mengatakan  sebagai  wujud  komitmen  mempekerjakan  penyandang  disabilitas,
              pihaknya telah merekrut 178 orang pada 2020. Menurut Erick, ia pun belajar dari Muktadi yang
              menolak terjebak dalam kekurangan dan memilih untuk fokus bekerja.

              Selain  fokus  bekerja,  Erick  meminta  dukungan  Ida  untuk  bersinergi  dalam  tugas  tambahan
              Kementerian BUMN. Yakni, memastikan program-program yang bisa disinergikan, antara lain
              terkait kesempatan pembukaan lapangan kerja dengan kondisi terkini, sekaligus memastikan
              bantuan kepada pekerja informal dan formal yang terdampak pandemi.
              "Kondisi saat ini, kita harus jadi satu paduan. Saya mohon dukungan Ibu sangat penting, karena
              ini bagian yang harus kita laksanakan tugas secara bersama, tidak secara sektoral. Karena tidak
              ada artinya Komite yang dibentuk presiden hari ini tanpa bantuan dari para Menteri," ujarnya.

              (rea).
                                                           103
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109