Page 346 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2020

"Ada ratusan pasal dalam draf RUU ini. Tapi yang menjadi fokus kami, dan dianggap sangat
merugikan kaum buruh ada pada pasal 500-700, yang salah satunya membahas terkait
hubungan kerja/' kata Ketua Advokasi Serikat Buruh dan Pekerja Kabupaten Serang, Argo Priyo
Sujatmiko seusai audiensi bersama pimpinan DPRD Banten, Selasa (21/7).

Menurut Argo, poin besar yang kami garis besari terkait RUU ini adalah hubungan kerja yang
diatur didalamnya yang akan berpotensi banyak terjadi yang dilakukan secara sepihak oleh
perusahaan kepada karyawan tetap.
"Pada musim Covid-19 ini saja banyak pekerja yang kena PHK, pesangon seenaknya sendiri.
Tidak lama kemudian perusahaan akan merekrut kembali, dengan status pekerja tetap atau
kontrak (outsourching). Ini kasian nanti untuk generasi calon pekerja yang baru lulus sekolah,"
ujarnya.
Dalam kontek ini, lanjutnya, peran negara harus hadir. Pemutusan hubungan kerja boleh saja
dilakukan oleh perusahaan, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Selanjutnya adalah sistem kerja outsourcing. Saya sepakat ada outsourching asalkan
kategorinya sesuai dengan aturan yakni security, pengeboran lepas pantai, cleaning Service.
Hanya itu yang boleh. Sementara dengan adanya RUU onmibuslaw ini semua kategori pekerjaan
boleh dilakukan outsourcing. Core produksi pun yang merupakan pekerjaan vital, boleh
dilakukan outsourcing. Kalau dulu batasan kontrak itu tiga kali, kalau lewat dari situ sudah tidak
boleh. Tapi dengan RUU itu boleh," tuturnya.

Argo menambahkan, keinginan kawan-kawan tadi tidak hanya sekedar menyampaikan aspirasi,
tapi juga sikap tegas dewan melakukan penolakan terhadap RUU ini berdasarkan hasil kajian.
"Saya rasa DPRD juga sudah punya draftnya untuk dilakukan kajian," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Banten Andra Soni menyambut baik apa yang
diaspirasikan oleh para buruh.

Andra berjanji akan menindaklanjuti aspirasi ini ke DPR RI, mengingat yang mempunyai
kewenangan memutuskan adalah DPR RI.

"Posisi kami tentu berada pada barisan kawan-kawan buruh, jika memang RUU ini dianggap
akan berdampak buruk pada kaum buruh," katanya.

Akan tetapi, lanjutnya, karena ini alurnya antar lembaga, tentu harus ada mekanisme-
mekanisme yang dilalui dan itu butuh waktu, sehingga tidak bisa sekarang kami putuskan.

"Pasti akan kami sampaikan secara utuh aspirasi dari kawan-kawan buruh ini kepada DPR RI,"
ujarnya.

Kepala Disnakertrans Banten, Al Hamidi sepakat dengan apa yang sampaikan oleh DPRD.

"Kita akan ikuti aspirasi dari temen-temen buruh. Sudah tiga kali kita melakukan rapat bersama
membahas masalah aspirasi ini. Kita dukung. Yang terpenting aspirasi yang disampaikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan berlaku," ungkap-nya.(RUS'ENK)
caption:

Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
menggelar aksi di depan Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug. Kota Serang, Selasa (21/7). Aksi
tersebut dilakukan sebagi bentuk penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan
pihak buruh.

345