Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 27

Title          SERIKAT BURUH AKAN KEMBALI AKSI TOLAK OMNIBUS LAW SAAT PARIPURNA DPR
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      26 Februari 2020
                              https://news.detik.com/berita/4914870/serikat-buruh-akan-kembali-aksi- tolak-omnibus-
               Page/URL
                              law-saat-paripurna-dpr
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative









               Jakarta - Sejumlah serikat buruh disebut akan kembali melakukan aksi penolakan
               terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja . Aksi ini disebut akan dilakukan bersamaan
               dengan rapat paripurna DPR.

               "Dalam waktu dekat ini, kami akan aksi besar-besaran bersama gabungan serikat
               buruh. Akan aksi di sidang paripurna DPR yang pertama, 23 Maret (2020), mungkin
               setelah reses," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
               Iqbal di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu
               (26/2/2020).

               Said mengatakan aksi akan melibatkan seluruh serikat buruh. Disebutkan Said, aksi
               juga akan dilakukan serempak di berbagai wilayah.

               "Aksinya rencananya melibatkan semua serikat, ini Bung Indra Munaswar dari FSPI,
               ada KSPSI Andi Gani, ada KSPSI SPLEM, ada KSBI," kata Said.

               "Iya, seluruh daerah serempak, tapi nggak ke Jakarta, di daerah masing-masing.
               Sedangkan (buruh dari) Jakarta, Jabar, DKI, Banten masuk," sambungnya.

               Said memperkirakan buruh yang ikut aksi mencapai 100 ribu orang. Said menyebut
               aksi ini akan berlangsung secara damai dan tertib.

               "Ya bisa 50 sampai 100 ribu (orang) kalau udah gabungan. Kalau perizinan pasti kita
               akan ajukan sesuai prosedur, aksi damai, tertib," kata Said.

               Menurut Said, penolakan RUU ini dilakukan dengan sembilan alasan. Di antaranya,
               hilangnya upah minimum dan pesangon hingga adanya kontrak seumur hidup.

               "Ada sembilan alasan, misal kita sampaikan upah minimum hilang, pesangon hilang,
               jam kerja yang bersifat eksploitatif, outsourcing seumur hidup, kontrak seumur
               hidup, dan lain sebagainya lah ada sembilan," tuturnya.

               (dwia/azr) ruu cipta kerja kspi omnibus law.








                                                       Page 26 of 151.
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32