Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 24

Title          MAHFUD MD UNDANG SEJUMLAH MENTERI HINGGA PRESIDEN KSPI, BAHAS OMNIBUS LAW
               Media Name     suara.com
               Pub. Date      26 Februari 2020
                              https://www.suara.com/news/2020/02/26/100711/mahfud-md-undang-sejumlah -
               Page/URL
                              menteri-hingga-presiden-kspi-bahas-omnibus-law
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
               menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) tingkat menteri di kantornya, Jalan
               Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).

               Agenda rapat khusus tersebut adalah membahas soal Omnibus Law Rancangan
               Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

               Pantauan Suara.com , tampak hadir Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang
               tiba di lokasi pada pukul 08.55 WIB. Namun, saat ditanyakan terkait
               kedatangannya, Agus tidak menjawab dan bergegas masuk ke ruang rapat.

               Selain itu, rakorsus tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Pembinaan Hubungan
               Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian
               Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang, Deputi Bidkor Ekonomi Kreatif,
               Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM Mohammad Rudy Salahuddin, dan Presiden
               Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

               Diketahui, draft RUU Cipta Kerja yang diberikan pemerintah ke DPR pada Rabu
               (12/2/2020) lalu itu langsung menunai kecaman dari berbagai elemen mulai dari
               buruh, asosiasi media, hingga masyarakat sipil.

               RUU yang terdiri dari 79 Undang-Undang dengan 15 bab dan 174 pasal itu dinilai
               bermasalah karena terlalu mengutamakan kepentingan pengusaha atas nama
               investasi dan membuat presiden terlalu sentral dalam pembuatan kebijakan negara.


























                                                       Page 23 of 151.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29