Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020

lama. Sebagai gambaran, pada periode 2014--2019, pemerintah dan DPR hanya
sanggup menyelesaikan sekitar 50 UU saja. Estimasinya, jika dilakukan dengan cara
biasa hingga periode pemerintahan sekarang berakhir (2019--2024), proses
merapikan semua UU yang saling bertentangan itu tak akan rampung.

"Itulah perlunya pemerintah membuat omnibus law," kata Yasonna.

Kriteria UKM Berubah

Soal tudingan RUU ini cenderung sentralistis dibantah Menkumham. Ia menegaskan
peran pemerintah daerah (pemda) tak dihilangkan meski ada omnibus law,
khususnya pada RUU Cipta Kerja.

"Ada yang mengatakan peran pemda akan hilang, pemda kehilangan power, itu
bohong!" tegas Yasonna. Ia mengatakan pemda dapat memanfaatkan momentum
ini untuk membuat peraturan yang kondusif dan mampu mendatangkan lapangan
kerja.

Pemerintah pusat tetap memberi ruang bagi pemda untuk menerbitkan izin investasi
di daerah. Hanya saja, akan ada tenggat waktu yang diberikan. Jika pemda tidak
mampu menyelesaikan aturan-aturan tersebut tepat waktu, pemerintah pusat
melalui kementerian terkait akan mengambil alih.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan pemerintah
membentuk RUU Cipta Kerja salah satunya karena selama ini produktivitas pekerja
dalam negeri kurang maksimal. Rendahnya kualitas produktivitas tenaga kerja
dalam negeri dianggap para pelaku usaha tak sebanding dengan peningkatan upah
minimum yang terus naik setiap tahunnya.

Salah satu keluhan datang dari perusahaan asal Jepang. Berdasarkan rilis survei
terbaru dari Japan External Trade Organization (JETRO) terkait kondisi bisnis
perusahaan Jepang di Asia dan Oceania, dinyatakan bahwa sebanyak 55,8%
perusahaan menyatakan ketidakpuasannya terhadap produktivitas tenaga kerja
Indonesia bila dibandingkan dengan upah minimum yang dibayarkan.

Pendapat berbeda disampaikan oleh para pekerja. Sebut saja misalnya Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, sedikitnya ada
sembilan poin dalam RUU Cipta Kerja yang merugikan pekerja (buruh). Pertama,
terkait upah minimum dan pesangon yang hilang. PHK pun jadi sangat mudah
dilakukan.

Lalu, karyawan dapat dikontrak seumur hidup, begitu pula dengan outsourcing bisa
dilakukan seumur hidup. Jam kerja dinilai eksploitatif. Tenaga kerja asing (TKA)
buruh kasar dan unskilled worker berpotensi bebas masuk ke Indonesia. Adapun
persoalan lainnya adalah hilangnya jaminan sosial serta hilangnya sanksi pidana
bagi pengusaha yang melanggar aturan perburuhan.

Page 18 of 151.