Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 14
kebutuhan akan lapangan kerja, maka Pemprov jabar akan mendukung regulasi ini.
"Dalam tata ruang dan lingkungan, masih banyak pasal yang berpotensi
menyimpang, ini yang harus kami diskusikan lebih lanjut," tambahnya.
Sementara itu, Ketua KADIN Jabar Bidang Advokasi, Prita Amalia, mengatakan,
alasan Omnibus Law dapat meningkatkan kesejahteraan ialah dalam perdagangan
Internasional, Indonesia akan lebih agresif dan mampu bersaing dengan negara-
negara besar seperti China dan AS.
"Kedua, Omnibus Law ini mendongkrak daya saing Indonesia dalam perjanjian
internasional. Ketiga, Omnibus Law hadir untuk meningkatkan investor yang kelak
menghasilkan lapangan pekerjaan bagi Indonesia," klaimnya.
Omnibus Law sendiri menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Bagi organisasi
buruh, regulasi tersebut nantinya justru banyak memangkas hak pekerja. Terlebih
adanya wacana menghilangkan ketentuan UMR.
(akr).
Page 13 of 151.