Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020

Title OMNIBUS LAW BISA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Media Name sindonews.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://ekbis.sindonews.com/read/1537753/33/omnibus-law-bisa-mendorong -
Page/URL
pertumbuhan-ekonomi-nasional-1582643116
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah sedang menyusun Omnibus Law yang tujuan akhirnya mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional. Ada tiga hal yang disasar pemerintah dalam
regulasi itu, masing-masing Undang-Undang (UU) Perpajakan, Cipta Lapangan Kerja
dan Pemberdayaan UMKM.

Hal itu disampaikan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep
Darmawan dalam diskusi publik "Omnibus Law untuk Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat" yang diselenggarakan Dynamic Nasionalis Community di ruang
University Center UPI Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/2).

Sejauh ini kata dia, pemerintah telah menyisir 74 undang-undang yang akan terkena
dampak Omnibus Law. Setidaknya ada sembilan negara lain yang sudah
menerapkan metode Omnibus Law sepanjang sejarah. "Misalnya Inggris, Australia,
Jerman, Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Singapura," sebut Prof
Cecep.

Salah satu keunggulan metode Omnibus Law adalah kepraktisan mengoreksi banyak
regulasi bermasalah. "Meningkatkan kecepatan dalam penyusunan undang-undang,
dengan menyusun sebuah Omnibus Law sekaligus mengoreksi undang-undang
bermasalah yang sedang berlaku," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani,
mengatakan, Omnibus Law merupakan sub sistem dari penyelenggaraan
pemerintahan suatu negara. "Jadi walaupun baru, pemprov juga harus menaati
aturan pusat. Dalam rangka membangun harmonisasi, Pemprov Jabar akan
mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak untuk sama-sama menyepakati
Omnibus Law," ujar Eni.

Lebih lanjut dikatakan, melalui Omnibus Law ini pemerintah ingin membuka
lapangan kerja yang luas. Khusus untuk Jawa Barat, karena banyak sekali

Page 12 of 151.