Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 18
Mereka yang kontra menganggap RUU ini merugikan buruh. RUU ini juga dianggap
terlalu sentralistis, mengabaikan kelestarian lingkungan, dan merusak keseimbangan
tentang hak paten.
Dalam RUU ini, juga ada pasal-pasal kontroversial. Salah satunya polemik
menyangkut Pasal 170 Ayat (1). Pasal ini secara terstruktur menyatakan pemerintah
pusat memiliki kewenangan untuk mengubah UU melalui peraturan pemerintah
(PP). Kontan saja aturan nyeleneh di pasal ini pun ramai diperbincangkan publik.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan (MenkoPolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa kemungkinan
penempatan Pasal 170 dalam RUU Cipta Kerja disebabkan oleh adanya salah ketik.
"Kalau isi UU diganti dengan PP, diganti dengan peraturan presiden (perpres), itu
tidak bisa.
Mungkin itu keliru ketik atau mungkin kalimatnya tidak seperti demikian," ujar
Mahfud.
Ditambahkan oleh Mahfud, karena masih berbentuk draft terbuka, artinya masih
terbuka untuk direvisi. Masyarakat bisa memantau, memberi masukan, dan ikut
memperbaiki RUU Cipta Kerja ini.
Presiden Jokowi juga angkat bicara mengenai kontroversi Pasal 170 ini. Menurutnya,
mengganti UU melalui PP adalah sesuatu yang tak dimungkinkan.
"Itu tidak mungkin. Selama ini, pemerintah bersama DPR selalu terbuka," jelas
Presiden.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Menkumham) Yasonna Laoly. PP memang tidak boleh membatalkan UU. Apa yang
tertulis dalam draft RUU Cipta Kerja Pasal 170 memang suatu kesalahan ketik.
Pernyataan yang disampaikan oleh MenkoPolhukam dan Menkumham
mengindikasikan RUU ini dibuat oleh pemerintah dengan tergesa-gesa.
Yasonna Laoly menjelaskan bahwa alasan pemerintah ngebut untuk membahas
omnibus law adalah demi mempercepat implementasi reformasi birokrasi. Selain itu,
pemerintah juga ingin segera menggenjot investasi guna mendongkrak
pertumbuhan ekonomi.
Selama ini, banyak UU yang dibuat tumpang tindih. Artinya, antara satu UU dan UU
lainnya tidak sinkron. Tumpang tindih aturan ini berakibat daya saing Indonesia di
mata investor, khususnya investor asing, jadi lemah. Buktinya, banyak pabrik yang
tadinya berdiri di Indonesia direlokasi ke negara tetangga, Vietnam.
UU yang saling bertentangan ini jumlahnya sangat banyak. Itu semua mesti
dirapikan. Menkumham memperkirakan jumlahnya ada sekitar 80 UU. Jika dilakukan
dengan cara biasa, yakni membuat UU pengganti, tentu akan memakan waktu yang
Page 17 of 151.
