Page 15 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 15
Title ADA PENUMPANG GELAP DI OMNIBUS LAW?
Media Name kompas.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/02/26/08362471/ada-penumpang-gel ap-di-
Page/URL
omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kontroversi Omnibus Law RUU Cipta Kerja atau Ciptaker (sebelumnya bernama RUU
Cipta Lapangan Kerja yang kerap dijuluki RUU Cilaka) telah bergulir sejak RUU ini
masih dirumuskan oleh pemerintah di bawah kendali Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian.
Saat itu muncul berbagai kekhawatiran soal ketentuan dalam RUU Ciptaker,
utamanya yang merugikan kaum buruh. Berbagai elemen buruh pun turun ke jalan
untuk menyuarakan penolakannya terhadap RUU sapu jagad ini. Pemerintah dan
DPR berupaya meredam dengan mengatakan kekhawatiran yang berkembang
hanya rumor dan spekulasi mengingat draft resmi RUU Ciptaker belum dirilis.
Omnibus Law Ciptaker sendiri digadang-gadang pemerintah sebagai terobosan
hukum untuk mengatasi obesitas regulasi yang tumpang tindih, mulai dari undang-
undang hingga peraturan daerah, yang selama ini menghambat masuknya investasi.
Omnibus Law Ciptaker dinilai sebagai cara yang cepat dan tepat untuk mendongkrak
investasi, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya
membuka lapangan kerja.
Tanpa RUU Ciptaker, Indonesia dinilai tak akan bisa keluar dari jebakan negara
berpenghasilan menengah. Pertumbuhan ekonomi tak akan mampu melampaui 5%.
Penciptaan lapangan kerja di bawah 2,5 juta per tahun sehingga penggangguran
membengkak. Pendapatan per kapita pun tak akan beranjak jauh (saat ini Rp 4,6
juta per bulan).
Dengan RUU Ciptaker, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan
mengerakkan semua sektor. Pertumbuhan investasi 6,6 - 7% akan tercapai (saat ini
5,3%). Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 - 6%. Penciptaan lapangan kerja
sebanyak 2,7 - 3 juta per tahun. Pendapatan per kapita pun akan melesat menjadi
Rp 6,8 - 7 juta per bulan. Kondisi ini dibutuhkan menuju Indonesia negara maju
pada 2045.
Rabu (12/2/2020), pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Surpres)
dan draft Omnibus Law RUU Cipaker kepada DPR. Draft RUU yang selama ini
ditutup rapat oleh pemerintah akhirnya dibuka dan bisa diakses publik.
Bukannya meredam kehawatiran yang ada, dirilisnya draft resmi RUU Ciptaker
justru semakin menyulut polemik. Kaum buruh tetap bergejolak karena merasa
Page 14 of 151.
