Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 20
Hal menarik lainnya yang terdapat dalam RUU ini adalah upaya untuk memudahkan,
melindungi, serta memberdayakan UMKM dan koperasi. Pada Pasal 94 RUU Cipta
Kerja, UU tentang UMKM dinyatakan diubah. Pasal 6 dalam UU UMKM yang
mengatur kategori golongan usaha berdasarkan besaran nominal kekayaan bersih
dan hasil penjualan diubah.
Ada penambahan indikator untuk penggolongan jenis usaha, yaitu indikator nilai
investasi dan jumlah tenaga kerja sehingga tidak ada lagi jumlah batasan nominal
dalam draf perubahan. Sementara, koperasi di RUU ini didorong menjadi garda
depan dalam menarik investasi di Indonesia.
Menurut Direktur Utama Perum Jamkrindo Randi Anto, adanya perubahan dari cara
menggolongkan UKM yang termuat dalam RUU Cipta Kerja menjadi peluang bagi
perusahaan yang dipimpinnya.
"Meski demikian, kami masih terus memantau perkembangannya. Toh, masih dalam
bentuk RUU. Belum ketok palu," ujar Randi.
Dirinya sependapat bahwa kriteria untuk menggolongkan UKM memang harus
diperbaharui. Kriteria yang ada saat ini masih mengacu pada aturan yang
dikeluarkan pada 2008 silam.
Saat ini, kondisi bisnis sudah jauh berbeda. Diakui olehnya bahwa Perum Jamkrindo
kadang sulit menentukan apakah sebuah usaha disebut UKM. Pasalnya, ada
pengusaha yang memiliki banyak unit usaha UKM, bahkan lebih dari tiga. Apakah
pengusaha seperti ini masih layak disebut pengusaha UKM?
Ada juga pengusaha yang membuka usaha UKM, tetapi menempati rumah atau
bangunan megah. Randi Anto juga sepakat bahwa bila RUU ini disetujui, UKM akan
cepat naik kelas. Percepatan inilah yang diyakini menjadi salah satu indikator
bertambahnya lapangan kerja dan makin derasnya arus investasi yang masuk.
(Eko Edhi Caroko)
(ysw)
Page 19 of 151.
