Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 16

dirugikan.

               Di luar itu, kemunculan sejumlah pasal lainnya dalam RUU tersebut memicu
               kontroversi baru. Utamanya Pasal 170 ayat 1-3 yang mengatur kewenangan
               pemerintah pusat untuk mengubah ketentuan undang-undang melalui peraturan
               pemerintah (PP).

               Padahal, secara hierarki peraturan sebagaimana diatur UU No.12/2011 tentang
               Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP berada di bawah UU dan
               karenanya PP tidak bisa mengubah UU. Pemerintah seakan lepas tangan soal
               kemunculan Pasal 170. Sejumlah alasan pun dikemukakan. Para menteri
               mengatakan karena salah ketik.

               Sementara Istana, melalui Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono,
               menyatakan kemunculan Pasal 170 sebagai salah konsep atau misunderstood
               instruction (instruksi yang salah dimengerti) oleh para drafter. Pasal 170 bagaikan
               siluman. Tiada yang menginginkan. Pun tiada yang tahu bagaimana bisa muncul.

               Alasan salah ketik sulit diterima secara logika. Ini mengingat ketentuan Pasal 170
               diformulasikan secara terstruktur dan sistematis dalam tiga ayat. Mungkinkah salah
               ketik menghasilkan formulasi seperti ini? Melihat gelagat ini, tak heran muncul
               spekulasi soal penumpang gelap dalam penyusunan draft Ombinus Law RUU
               Ciptaker yang memang berlangsung tertutup.

               Omnibus Law ditengarai telah disusupi para penumpang gelap dengan agenda
               kepentingan yang masuk di berbagai pasal (A Praseyantoko dalam Analisis Ekonomi
               di Harian Kompas 25 Februari 2020).

               Sementara itu, pemerintah menganggap polemik Pasal 170 sebagai hal yang tidak
               perlu dibesar-besarkan, dan mengharapkan revisi akan terjadi pada proses
               pembahasan di DPR.

               Sejumlah pasal lainnya di RUU Cipta Kerja tak kalah menyulut kontroversi.

               Pasal 166 Ayat 3, misalnya, mengubah ketentuan Pasal 251 UU No.9/2015 tentang
               Pemerintahan Daerah sehingga Peraturan Presiden (Perpres) bisa mencabut
               peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

               Padahal, kewenangan pemerintah pusat tersebut telah dikubur oleh Mahkamah
               Konstitusi pada Juni 2017. Keberadaan penumpang gelap dalam Omnibus Law RUU
               Cipta Kerja akan dibahas dalam talkshow Satu Meja The Forum , Rabu (26/2), yang
               disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

               Apakah kepentingan nasional yang menjadi tujuan Omnibus Law RUU Cipta Kerja
               disabotase para penumpang gelap?.






                                                       Page 15 of 151.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21