Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 29
penelitian untuk jangka waktu tertentu.
"Ini meniadakan Permen 19/2012 yang mengatur 19 jenis pekerjaan yang dilarang
menggunakan TKA," ucapnya.
Kedua, Pasal 56 ayat (3) yang berbunyi "Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan para
pihak".
Ketiga, Pasal 58 ayat (2) yang awalnya masa percobaan batal demi hukum dalam PKWT
dan menjadi hangus, akan tetapi dalam RUU Ciptaker menjadi masa kerja dan tetap
dihitung.
Keempat, Pasal 59 ayat (1) dengan dihapusnya persyaratan PKWT yang hanya dibuat untuk
pekerjaan tertentu (jenis dan sifat dan kegiatan pekerjaannya yang akan selesai dalam
jangka waktu tertentu yakni: pekerjaan sekali selesai/sementara, waktunya 3 tahun,
bersifat musiman dan produk baru. "Maka dihapusnya pasal ini menjadikan PKWT tidak ada
batasan apapun dan tanpa batas," katanya.
Kelima, Pasal 61 dengan penambahan huruf c yang memasukkan selesainya suatu
pekerjaan tertentu, akan membuat adanya PHK yang terjadi tanpa batas karena PKWT
diadakan atas kesepakatan dan tanpa ada syarat apapun dengan dihapusnya pasal 59.
Keenam, Pasal 77 ayat (2) berubah yang dulu diatur 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 8
jam sehari untuk 5 hari kerja menjadi paling lama 8 jam 1 hari dan 40 jam seminggu.
Ketujuh, Pasal 78 ayat (1) mengubah ketentuan waktu kerja lembur dari 3 jam dalam satu
hari dan 14 jam dalam satu minggu menjadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam satu
minggu.
Kedelapan, Pasal 88 B menyebutkan upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu;
dan/atau b. satuan hasil. Artinya, upah berdasarkan satuan waktu yang akan menjadi dasar
penghitungan upah perjam.
Kesembilan, Pasal 88C ayat (1) menyebutkan Gubernur menetapkan upah minimum sebagai
jaring pengaman. Ayat (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
upah minimum provinsi. "Dengan ditetapkannya upah hanya Upah minimum provinsi,
sehingga ini akan menghilangkan jenis-jenis upah yang ada seperti upah minimum
Kabupaten/kota dan upah sektoral," tuturnya.
Lebih lanjut dia menyimpulkan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu sangat liberal. Dirinya pun
memastikan pembahasan RUU ini nantinya tidak akan selesai dalam waktu 100 hari seperti
yang diinginkan Presiden Jokowi. "Mustahil itu dalam 100 hari RUU Omnibus Law Cipta
Kerja jadi. Banyak masalah itu," pungkasnya.
(kri)
Page 28 of 151.
