Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 33
Title BURUH DIY BERGERAK, TOLAK OMNIBUSLAW CILAKA
Media Name krjogja.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/buruh-di-diy-tolak -omnibuslaw-
Page/URL
cilaka/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Ratusan buruh dari Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) DIY dan Jawa Tengah
menggelar aksi unjukrasa di kawasan Jalan Malioboro, Rabu (26/02/2020) pagi.
Mereka kembali melayangkan aspirasi penolakan terhadap Rancangan Undang-
Undang Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang dinilai tidak berpihak pada
buruh.
Koordinator aksi, Ali Prasetyo menyebut ada tiga tuntutan buruh dalam aksi kali ini
yakni desakan pada DPR RI untuk menolak pasal-pasal yang diusulkan pemerintah
yang dinilai justru mengorbankan rakyat demi investasi, mengajak rakyat untuk
melakukan aksi jika pemerintah bersikukuh mengesahkan pasal-pasal merugikan
dalam Omnibuslaw Cilaka serta mengajak mahasiswa dan pelajar untuk ikut
menolak pasal-pasal merugikan. Menurut Ali, banyak pasal yang dinilai justru
merugikan buruh demi mencari masuknya investor ke Indonesia.
"Buruh bisa dengan mudah di PHK atau dikurangi jam kerja bila berserikat dan
kritis. Ini bertentangan dengan UU 21 tahun 2000 serta Undang-Undang Dasar
tentang jaminan kebebasan berserikat. Belum lagi penurunan drastis pesangon, lalu
pengupahan yang jatuh pada hitungan per jam akan menjauhkan buruh dari
kepastian kerja, padahal di Indonesia sistem jaring sosial masih sangat lemah,"
tegasnya.
Hal-hal tersebut menurut Ali akan memperlemah posisi buruh dan dampaknya
memperburuk kesejahteraan buruh Indonesia. "Ini kami nilai akan melegalisasi
perbudakan, karena memperdalam cengkraman pasar kerja fleksibel," sambungnya.
Sementara Anggota Komisi B DPRD DIY, R Dwi Wahyu yang menemui para peserta
aksi menyebut Omnibuslaw Cipta Lapanhan Kerja dibuat bukan untuk merugikan
buruh, namun justru sebaliknya diharapkan menjadi solusi bagaimana membuat
regulasi yang tak ada sekat-sekat merugikan buruh.
"UU ini yang membuat DPR RI maka kami akan laporkan untuk meninjau kembali
pasal-pasal yang merugikan buruh. Omnibuslaw dibuat bukan untuk merugikan
buruh tapi justru dengan harapan akan menguntungkan buruh. Ada beberapa pasal
yang membuat keberatan teman-teman buruh di Yogyakarta, maka kami DPRD DIY
akan melayangkan surat resmi ke Jakarta," tegas Dwi yang juga Ketua Fraksi PDI
Perjuangan DPRD DIY. (Fxh)
Page 32 of 151.
