Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 36

Title          RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI RUGIKAN BURUH
               Media Name     inilah.com
               Pub. Date      26 Februari 2020
               Page/URL       https://inilah.com/news/2565827/ruu-omnibus-law-cipta-kerja-dinilai-ru gikan-buruh
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative















               Jakarta - Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi),
               Syaiful Bahri Anshori, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
               merupakan bentuk penzoliman terhadap buruh.

               Dia mengatakan, banyak hal atau ketentuan yang diatur dalam RUU inisiatif
               pemerintah tersebut yang merugikan buruh.

               "Belum lagi, penyusunan RUU ini tergesa-gesa, tertutup dan tidak melibatkan
               seluruh stakholder. Utamanya kalangan buruh sebagai pihak yang benar-benar
               paham masalah ketenagakerjaan. RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini penzoliman
               terhadap buruh karena banyak permasalahan yang menjerat buruh," kata Syaiful
               Bahri di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

               Ia menambahkan, pihaknya bersama organisasi koalisi buruh lainnya beberapa kali
               mengajak pemerintah untuk membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja, namun
               menurutnya pemerintah tidak membuka diri.

               "Konsepnya di simpan terus. Beberapa kali koalisi buruh batal rapat. Seharusnya
               dibahas dulu bersama-sama. Ini membuktikan, mereka tidak serius," tuturnya.

               Menurut Syaiful, penyusun RUU ini tidak menyentuh permasalahan buruh di
               Indonesia. Salah satunya mengenai tidak ada jaminan pensiun bagi buruh. Adapun
               sejumlah pasal yang merugikan buruh diantaranya, dalam ayat 5 Pasal 42 RUU
               tersebut tentang tenaga kerja asing.

               "Ketentuan Pasal di atas memberikan ruang beberapa posisi bisa langsung di
               gunakan TKA. Yakni dewan direksi dan dewan komisaris, kegiatan mesin produksi
               keadaan darurat, vokasi, start up, kunjungan bisnis dan penelitian untuk jangka
               waktu tertentu. Ini meniadakan Permen 19/2012 yang mengatur 19 jenis pekerjaan
               yang dilarang menggunakan TKA," jelasnya.

               Kedua lanjut Syaiful, pasal 56 ayat 3, kemudian Pasal 58 ayat (2), dan pasal 59 ayat
               (1) dengan dihapusnya persyaratan PKWT yang hanya dibuat untuk pekerjaan
               tertentu.



                                                       Page 35 of 151.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41