Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020

Title KSPI CURHAT KE MAHFUD SOAL BANYAKNYA PASAL BERMASALAH DI RUU CILAKA
Media Name tirto.id
Pub. Date 26 Februari 2020
https://tirto.id/kspi-curhat-ke-mahfud-soal-banyaknya-pasal-bermasalah -di-ruu-cilaka-
Page/URL
eBpg
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menggelar rapat koordinasi
khusus tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja), Rabu
(26/2/2020). Rapat dihadiri Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, serta perwakilan Kementerian
Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Usai rapat, Presiden KSPI Said Iqbal selaku salah satu peserta rapat meminta agar RUU
Cipta Kerja didiskusikan ulang karena pembahasan RUU tersebut berjalan tertutup,
tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak sesuai dengan harapan Presiden Joko
Widodo.

"Kami berpendapat [RUU Cipta Kerja] tidak sesuai apa yang diharapkan oleh presiden,
yaitu mengundang investasi datang ke Indonesia, tapi secara bersamaan tetap menjaga
kesejahteraan para buruh," kata Said Iqbal di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu
(26/2/2020).

Said mengatakan dalam rapat tidak hanya membahas terkait ketenagakerjaan, tetapi
juga membahas soal HAM dan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan). Dua persoalan ini
dianggap berkaitan dengan ketenagakerjaan. Said memberi contoh dari sisi HAM, para
buruh ingin tetap memperjuangkan hak buruh. Sekitar 9 catatan hak buruh yang
kemungkinan hilang seperti upah minimum, pesangon, jam kerja yang bersifat
eksploitatif, outsourcing seumur hidup, kontrak seumur hidup dan lain sebagainya.

Menurut Said keluhan para serikat pekerja ini dijanjikan akan diakomodir oleh Mahfud
MD. Mahfud, kata Said mengaku sudah meminta Menteri Perdagangan Agus
Suparmanto untuk mencatat permintaan buruh dan mendiskusikan ulang keluhan buruh
soal RUU Cipta Kerja.

Kemudian, Mahfud juga mengatakan kalau RUU Cipta Kerja masih bisa diubah. Ia
mengatakan, Mahfud juga meminta publik dan pemerintah menyamakan persepsi dalam
pasal-pasal yang disebut bermasalah. Terakhir, Mahfud juga mengakui ada pasal yang
salah. Namun Mahfud meminta para buruh menyampaikan aspirasi ke DPR.

"Yang benar-benar salah ya harus diakui, contoh pasal 170 nah itu pandangan beliau
sebagai menko polhukam. Karena keterbatasan waktu akhirnya rapat diselesaikan dan
diminta teman-teman buruh terus memberi masukan ke DPR," kata Said. (tirto.id -
Politik ) Reporter: Andrian Pratama Taher Penulis: Andrian Pratama Taher Editor: Bayu
Septianto

Page 40 of 151.