Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 42
Title KSPI: RUU CIPTA KERJA TAK SESUAI KEINGINAN JOKOWI
Media Name suara.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://www.suara.com/news/2020/02/26/124727/kspi-ruu-cipta-kerja-tak- sesuai-
Page/URL
keinginan-jokowi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Sejumlah pimpinan organisasi buruh mengikuti rapat koordinasi khusus (rakorsus)
antar menteri membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Kantor Kementerian
Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jalan Medan Merdeka Barat,
Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).
Salah satu perwakilan organisasi buruh yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa pihaknya memberi masukan kepada
pemerintah agar rencana RUU Cipta Kerja itu dapat didiskusikan ulang.
Usai rapat, Said mengatakan, alasan penyampaian masukan itu ialah karena pihak
dari buruh merasa RUU Ciptaker terkesan dibuat secara tertutup tanpa melibatkan
aspirasi publik dan terburu-buru. Selain itu ia juga menilai kalau RUU Cipta Kerja
justru malah tidak sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Kami berpendapat tidak sesuai apa yang diharapkan oleh presiden, yaitu
mengundang investasi datang ke Indonesia, tapi secara bersamaan tetap menjaga
kesejahteraan para buruh," ujar Said.
Hal itu disampaikan Said karena Jokowi dalam rencana pembuatan Omnibus Law
RUU Cipta Kerja itu justru meminta agar melibatkan para stakeholder sehingga
pembuatannya tidak dianggap dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Setidaknya ada
sembilan poin dalam draf Omnibus Law RUU Ciptaker yang disampaikan pihak
organisasi buruh kepada pemerintah yang dianggap akan memperberat buruh.
"Misal kita sampaikan upah minimum hilang, pesangon hilang, jam kerja yang
bersifat eksploitatif, outsourcing seumur hidup, kontrak seumur hidup dan lain
sebagainya," ucapnya.
Lebih lanjut, dalam rakorsus itu hadir pula Menteri Perdagangan Agus Suparmanto,
serta perwakilan dari Kemenaker. Kata Said, masukan-masukan yang disampaikan
oleh perwakilan masing-masing organisasi buruh dicatat oleh masing-masing
kementerian.
"Pada intinya pemerintah sangat membuka ruang untuk berdialog terhadap sesuatu
yang dirasakan oleh pihak buruh merugikan kepentingan buruh, dialog itu tetap
akan dibangun," imbuh dia.
Page 41 of 151.
