Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 37
"Maka dihapusnya pasal ini menjadikan PKWT tidak ada batasan apapun dan tanpa
batas," katanya.
Kelima, Pasal 61 dengan penambahan huruf c yang memasukkan selesainya suatu
pekerjaan tertentu, akan membuat adanya PHK yang terjadi tanpa batas karena
PKWT diadakan atas kesepakatan dan tanpa ada syarat apapun dengan dihapusnya
pasal 59. Keenam, Pasal 77 ayat (2) berubah yang dulu diatur 7 jam sehari untuk 6
hari kerja dan 8 jam sehari untuk 5 hari kerja menjadi paling lama 8 jam 1 hari dan
40 jam seminggu.
"Ketujuh, Pasal 78 ayat (1) mengubah ketentuan waktu kerja lebur dari 3 jam dalam
satu hari dan 14 jam dalam satu minggu menjadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam
dalam satu minggu. Kedelapan, Pasal 88 B menyebutkan upah ditetapkan
berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil. Artinya, upah berdasarkan
satuan waktu yang akan menjadi dasar penghitungan upah perjam," ungkapnya.
Kesembilan, Pasal 88C ayat 1 menyebutkan Gubernur menetapkan upah minimum
sebagai jaring pengaman.
"Dengan ditetapkannya upah hanya Upah minimum provinsi, sehingga ini akan
menghilangkan jenis-jenis upah yang ada seperti upah minimum Kabupaten/kota
dan upah sektoral. Pada intinya RUU ini sangat liberal. Mustahil itu dalam 100 hari
RUU Omnibus Law Cipta Kerja jadi. Banyak masalah itu," tutupnya.[Ivs].
Page 36 of 151.
