Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 35
Title MENKO PEREKONOMIA: RUU CIPTAKER UNTUK JUTAAN PENGANGGURAN
Media Name rri.co.id
Pub. Date 26 Februari 2020
http://rri.co.id/post/berita/792481/nasional/menko_perekonomia_ruu_cip
Page/URL
taker_untuk_jutaan_pengangguran.html
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta : Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
menjelaskan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dibuat
untuk memberikan kesempatan yang luas bagi jutaan pengangguran di Indonesia
mendapatkan pekerjaan.
Hal itu dia jelaskan di hadapan perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),
Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia (KSBSI) serta perwakilan pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam acara Focus
Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Fraksi Golkar.
"(RUU) Cipta Kerja adalah job creation. Bagaimana menciptakan kerja. Siapa yang
cipta kerja. Ini proses utamanya adalah penciptaan," katanya di Ruang Rapat Fraksi
Partai Golkar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
(26/2/2020).
Lebih lanjut Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan bahwa,
saat ini ada lebih dari 7 (tujuh) juta warga Indonesia yang belum beruntung karena
masih menganggur. Nah, salah satu tujuan dari penyusunan RUU Ciptaker adalah
memberikan kesempatan kerja bagi mereka.
"Kita punya pengangguran 7 juta, (RUU Ciptaker) menciptakan kerja untuk 7 juta
ini," jelasnya.
Caranya adalah dengan menciptakan ekosistem perekonomian yang ramah bagi
para investor.
"Investasi ini bisa dilakukan oleh orang per orang, usaha kecil menengah. Warung
bakso yang pekerjakan 2 orang itu UMKM. Yang jualan warung adalah investor yang
memperkerjakan 4 sampai 5 orang. Restoran memperkerjakan beberapa orang.
UMKM memperkerjakan banyak orang. Karena pekerja di Indonesia itu 90 persen
usaha kecil dan menengah. Nah itu yang juga utama dalam omnibus law,"
pungkasnya.
Page 34 of 151.
