Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 FEBRUARI 2020
P. 28
Title DRAF OMNIBUS LAW CIPTA KERJA DINILAI PENZALIMAN TERHADAP BURUH
Media Name sindonews.com
Pub. Date 26 Februari 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1538065/12/draf-omnibus-law-cipta- kerja-dinilai-
Page/URL
penzaliman-terhadap-buruh-1582686051
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dinilai penzaliman
terhadap buruh. Maka itu, Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslim Indonesia
(Sarbumusi), Syaiful Bahri Anshori mengkritisinya. Dia menilai banyak hal atau ketentuan
yang diatur dalam RUU inisiatif pemerintah itu merugikan buruh. Selain itu, penyusunan
RUU itu dianggap tergesa-gesa, tertutup dan tidak melibatkan seluruh stakeholder,
terutama kalangan buruh yang dinilainya sebagai pihak yang benar-benar paham masalah
ketenagakerjaan.
"RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini penzoliman terhadap buruh karena banyak permasalahan
yang menjerat buruh," ujar Syaiful Bahri Anshori, Rabu (26/2/2020).
Dia mengungkapkan, pihaknya bersama organisasi koalisi buruh beberapa kali mengajak
pemerintah untuk membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu. Akan tetapi, pemerintah
terus berkelit untuk merealisasikan niat baik koalisi buruh tersebut.
"Konsepnya disimpan terus. Beberapa kali koalisi buruh batal rapat. Seharusnya dibahas
dulu bersama-sama. Ini membuktikan, mereka (pemerintah-red) tidak serius," imbuhnya.
Di samping itu, dia menilai penyusun RUU tersebut tidak mengerti permasalahan buruh di
Indonesia. Dia memberikan contoh, dalam draf RUU itu tidak ada jaminan pensiun bagi
buruh. Padahal, jaminan pensiun sangat dibutuhkan buruh untuk keberlangsungan hidup
kedepannya.
"Buruh ingin ada jaminan kerja yang jelas. Buruh takut dipecat, dimacem-macem. Jadi tidak
jelas masa depannya," tuturnya.
Dia pun membeberkan sejumlah pasal di draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang
merugikan buruh. Pertama, Pasal 42 yang salah satu ayatnya menyebutkan tenaga kerja
asing dapat dipekerjakan di Indonesia, namun hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan
tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan
diduduki.
"Tenaga kerja asing bisa menduduki jabatan kecuali jabatan yang mengurusi personalia,"
bunyi ayat (5) dalam pasal 42 tersebut.
Syaiful Bahri menerangkan, ketentuan pasal tersebut memberikan ruang beberapa posisi
bisa langsung digunakan tenaga kerja asing (TKA). Yakni dewan direksi dan dewan
komisaris, kegiatan mesin produksi keadaan darurat, vokasi, start up, kunjungan bisnis dan
Page 27 of 151.
