Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020

Title OMBUDSMAN AKAN PANGGIL KEMENKUMHAM DAN KEMENKO PEREKONOMIAN TERKAIT
SALAH KETIK RUU CIPTAKER
Media Name rmol.id
Pub. Date 22 Februari 2020
Page/URL https://politik.rmol.id/read/2020/02/22/422492/ombudsman-akan-panggil-
kemenkumham-dan-kemenko-perekonomian-terkait-salah-ketik-ruu-ciptaker
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Ombudsman RI akan memanggil beberapa Kementerian terkait yang andil dalam
RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dalam hal ini Kemenkumham dan
Kemenko Perekonomian. Dianggap Langgar Aturan TPPO, Andre Rosiade Dilaporkan
Ke Ombudsman Rencana pemanggilan ini antara lain untuk meminta keterangan
terkait RUU Ombibus Law Ciptaker yang menuai beragam reaksi dari masyarakat.

Demikian disampaikan Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih kepada
wartawan seusai mengisi serial diskusi Populi Center Smart FM bertajuk "Mengapa
Galau Pada Omnibus Law?" di Kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2).

"Nanti kita akan minta keterangan ke kementerian. Kami akan undang Kemenko
Perekonomian dan Kemenkumham, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok sampai
begini," kata Alamsyah.

Alamsyah Saragih mengatakan, kementerian terkait mesti menjelaskan duduk
persoalan yang terjadi hingga kesalahan ketik yang berujung pada upaya
sentralisasi kekuasaan ke tangan presiden tersebut.

"Itu yang kami akan tanya kenapa sih kok gini? Siapa aja yang terlibat dan apa yang
terjadi. Sehingga publik tahu, apakah benar salah ketik? Ternyata sekarang sudah
diganti katanya salah paham. Jangan-jangan memang ini mindset (pemerintah)
begitu," jelasnya.

Atas dasar itu, Ombudsman berharap kementerian terkait untuk bersikap kooperatif
untuk memenuhi permintaan Ombudsman menjelaskan terkait hal yang terjadi pada
RUU Omnibus Law Ciptaker tersebut. Terutama Pasal 170 yang jelas-jelas menabrak
aturan sehingga berpotensi menghancurkan konstitusi.

"Ini perlu kita koreksi, rena ini bahaya loh. Sebab yang mau dihancurkan adalah
konstitusi. Sangat bahaya. Menghancurkan konstitusi dengan cara-cara yang tidak
sah itu menurut saya sebuah niat yang sangat buruk," pungkasnya.

EDITOR: AHMAD KIFLAN WAKIK Tag: OMBUDSMAN OMNIBUS LAW RUU
CIPTAKER.

Page 155 of 223.