Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 161

Title          MENAKER TEGASKAN CUTI MELAHIRKAN TIDAK DIHAPUS
               Media Name     republika.co.id
               Pub. Date      21 Februari 2020
                              https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/20/02/20/q601ut370-me naker-
               Page/URL
                              tegaskan-cuti-melahirkan-tidak-dihapus
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menegaskan pemerintah tidak
               menghapus  cuti melahirkan  . Cuti khusus tersebut masih ada tercantum di
               Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


               "Itu tidak dihapus. Cuti hamil,  cuti haid, cuti menikahkan dan cuti menikah itu ada
               di ketentuan UU 13 tahun 2003," kata Menaker di Jakarta, Kamis (20/2).


               Ia mengatakan persoalan cuti melahirkan, haid menikah atau menikahkan memang
               tidak tertulis di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Namun, dalam
               UU 13/2003, kata dia, tepatnya pada pasal 93 tercantum hal yang mengatur
               persoalan cuti. Apabila masih eksis dan tidak diatur dalam omnibus law berarti tetap
               berlaku.

               "Mungkin ini yang agak banyak mengatakan kalau UU Cipta Kerja menghapus cuti
               melahirkan itu tidak benar," kata dia.

               Oleh karena sebab itu, ia meluruskan apabila ada poin-poin undang-undang yang
               masih eksis dan tidak diatur dalam omnibus law maka tetap berlaku meskipun tidak
               tertulis di  RUU Cipta Kerja  .

               Sebelumnya, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Giwo Rubianto
               Wiyogo meminta RUU Cipta Kerja tidak menurunkan hak-hak tenaga kerja
               perempuan. "RUU Cipta Kerja ini idealnya mendukung tenaga kerja, terutama
               tenaga kerja perempuan yang diutamakan. Jangan sampai RUU ini malah
               menurunkan hak-hak pekerja perempuan," ujar Giwo.


               Dalam draf RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah pada DPR, tidak ada lagi
               cuti haid bagi pekerja perempuan. Selain itu, cuti melahirkan dan haid terancam
               tidak dibayarkan.

               Berdasarkan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 82, perempuan
               berhak mendapatkan cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan
               setelah melahirkan. Begitu juga dengan perempuan yang mengalami keguguran pun
               berhak mendapat cuti selama 1,5 bulan.








                                                      Page 160 of 223.
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166