Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 166
"Disebutkan bahwa untuk UMKM, tidak harus mengikuti upah minimum, selama di
atas garis kemiskinan. Ini problematik, karena indikator garis kemiskinan ini tidak
konsisten di beberapa institusi, dan garis kemiskinan itu rendah sekali, hanya beda
satu rupiah dari garis kemiskinan akan dianggap upah layak untuk UMKM," ucapnya.
Selain itu, ia menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak hanya berdampak pada
buruh, melainkan juga berdampak kepada tenaga kerja di semua bidang. Salah satu
dampak yang dikhawatirkan muncul yaitu terjadinya gelombang pemutusan
hubungan kerja (PHK) massal.
"Di pasal 154 a akan dibilang PHK bisa terjadi kalau ada peleburan atau
penggabungan, dan efisiensi. Dua alasan ini alasan utama sering dijadikan dalih
pengusaha melakukan PHK sepihak, yang sudah banyak terjadi sekarang dengan
respons pengawas tenaga kerja yang sangat buruk, tapi malah dilegitimasi dalam
omnibus cilaka, yang berarti PHK akan sangat besar," tuturnya.
Page 165 of 223.
