Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 165
Title FRAKSI RAKYAT INDONESIA: LAWAN OMNIBUS LAW!
Media Name republika.co.id
Pub. Date 21 Februari 2020
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/20/02/20/q60c0u409 -fraksi-rakyat-
Page/URL
indonesia-lawan-omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA -- Sejumlah gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat
Indonesia (FRI) menyuarakan penolakan terhadap draf Omnibus Law RUU Cipta
Kerja . Koordinator Hubungan Antarlembaga Sentral Gerakan Buruh Nasional
(SGBN) Akbar Rewako mengatakan RUU Cipta Kerja hanya membuat kehidupan
buruh semakin sulit.
"Bagi kami serikat buruh ini hancur banget , karena akan semakin melemahkan
posisi buruh, kehidupan dan kesejahteraannya," kata Akbar dalam diskusi di kantor
Walhi, Jakarta, Kamis (20/2).
Akbar menilai ada dua hal yang mempengaruhi kehidupan buruh, pertama soal
upah, kedua terkait fleksibilitas hubungan kerja. Dua hal tersebut menurutnya akan
berpengaruh terhadap pesangon, cuti, dan jaminan sosial yang didapat kaum buruh.
"Kita sih dari FRI bikin fatwa saja kali ya, fatwa lawan Omnibus Law, karena
hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau ini goal selesai kehidupan kita,"
ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan koordinator Perempuan Mahardika, Mutiara Ika
Pratiwi. Menurutnya, adanya Omnibus Law berpotensi merugikan kaum buruh
khususnya kaum perempuan.
"RUU Cilaka ini dia menghancurkan tubuh perempuan, memiskinkan dan
menjauhkannya dari akses pemberdayaan," ucapnya.
Ia menilai, ruu tersebut tidak hanya mengatur soal upah, tapi bagaimana perlunya
pemberdayaan perempuan dalam dunia kerja. Ia juga menilai, Omnibus Law Cipta
Kerja sangat bertentangan dengan pemenuhan hak perempuan.
"Hak perempuan menuntut agar tetap diupah dengan layak ketika hamil,
melahirkan, dan menyusui dalam situasi yang tidak bekerja secara produktif,"
ujarnya.
Adapun, Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi
(Sindikasi) Ellena Ekarahendy juga menyoroti terkait adanya kemungkinan
pemberian upah murah kepada buruh apabila Omnibus Law RUU Cipta Kerja
berhasil disahkan. Hal tersebut menurutnya diatur dalam pasal 88 b dan 88 c, dan
90 b.
Page 164 of 223.
