Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 187

Title          POLEMIK RUU CIPTA KERJA, KARENA PERUSAHAAN TAK TERTIB BAYAR PESANGON
               Media Name     jawapos.com
               Pub. Date      21 Februari 2020
                              https://www.jawapos.com/nasional/21/02/2020/polemik-ruu-cipta-kerja-ka rena-
               Page/URL
                              perusahaan-tak-tertib-bayar-pesangon/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengubah aturan pesangon bagi
               pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah berdalih, itu
               dilakukan lantaran rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan untuk membayar
               pesangon pekerja yang di-PHK.

               Meski begitu, buruh tetap menolak rancangan ketentuan baru tersebut.

               Dalam pasal 156 RUU Ciptaker disebutkan, komponen perhitungan pesangon bagi
               pekerja yang mengalami PHK berbeda dengan UU 13/2003 tentang
               Ketenagakerjaan di pasal yang sama. Dalam RUU Ciptaker, hanya dua komponen
               yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Yaitu, pesangon dan uang penghargaan
               masa kerja buruh.

               Sementara itu, di UU 13/2003, komponen perhitungan kompensasi PHK mencakup
               uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti.

               Namun, merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada 2019
               terdapat sekitar 536 persetujuan bersama (PB) pemutusan hubungan kerja. Dari
               jumlah itu, yang memenuhi pembayaran kompensasi sesuai dengan ketentuan UU
               13/2003 hanya sekitar 147 persetujuan bersama atau sekitar 27 persen. Sisanya,
               389 persetujuan bersama (73 persen), tidak melakukan pembayaran kompensasi
               PHK sesuai dengan UU Ketenagakerjaan tersebut.

               Data itu sejalan dengan laporan World Bank yang mengutip data Sakernas BPS
               2018. Berdasar laporan pekerja, 66 persen pekerja sama sekali tidak mendapat
               pesangon, 27 persen pekerja menerima pesangon kurang dari yang seharusnya
               diterima sesuai UU 13/2003, dan hanya 7 persen pekerja yang menerima pesangon
               sesuai dengan ketentuan.

               "Data kami menunjukkan tingkat kepatuhan perusahaan rendah. Karena perusahaan
               tidak mampu membayar pesangon," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
               Fauziyah ditemui di sela-sela sosialisasi RUU Ciptaker di Jakarta kemarin (20/2).

               Karena itu, kata dia, perlu ada solusi dari masalah tersebut. Ida menyebutkan, RUU
               Ciptaker bakal memberikan kepastian bagi pekerja untuk perlindungan pesangon.
               Selain itu, ada manfaat baru yang akan diberikan kepada mereka yang terkena PHK.





                                                      Page 186 of 223.
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192