Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 191

Title          MENAKER: RUU CIPTA KERJA BERI JAMINAN SOSIAL PEKERJA TERDAMPAK PHK
               Media Name     elshinta.com
               Pub. Date      21 Februari 2020
                              https://elshinta.com/news/200206/2020/02/21/menaker-ruu-cipta-kerja-be ri-jaminan-
               Page/URL
                              sosial-pekerja-terdampak-phk
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah mengatakan, Rancangan
               Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang telah diberikan pihak eksekutif ke legislatif
               mengatur tentang jaminan sosial bagi pekerja yang terdampak Pemutusan
               Hubungan Kerja (PHK).

               "Yang baru di UU Cipta Kerja ini adalah pengaturan tentang jaminan sosial," kata
               dia di Jakarta, Kamis (20/2).


               Jaminan sosial tersebut diantaranya mengatur tentang Jaminan Kehilangan
               Pekerjaan (JKP). Manfaatnya adalah pemberian uang saku, pelatihan vokasi, dan
               akses penempatan.

               Menaker menjelaskan, hal tersebut sama sekali tidak ada di dalam Undang-Undang
               Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Langkah itu ditujukan untuk
               memberikan jaminan yang lebih baik.


               "Jadi kami berfikir bagaimana teman-teman yang di PHK tersebut mendapat
               pesangon tapi juga mendapat jaminan yang lain," jelas dia, dikutip Antara.


               Menurut Menaker, berbagai hal baru tersebut merupakan bentuk perlindungan
               pemerintah kepada tenaga kerja yang diatur dalam undang-undang.


               Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan pesangon kepada tenaga
               kerja, politisi PKB tersebut menegaskan dalam draf RUU Cipta Kerja telah diatur.

               "Tetap ada, di situ ada sanksi pidananya," ujar dia.

               Ida mengatakan, berdasarkan UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, nominal
               pesangon yang harus dibayarkan perusahaan tergolong tinggi. Akibatnya, banyak
               perusahaan tidak melaksanakan kewajiban.

               "Data kami menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap undang-undang ini
               rendah karena perusahaan tidak mampu membayar," ungkapnya.

               Ia menambahkan apabila RUU Cipta Kerja telah diketok menjadi undang-undang,
               maka yang diharapkan ialah kepastian perlindungan melalui pemberian pesangon.
               (Der)






                                                      Page 190 of 223.
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196