Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 190
RUU tersebut berupaya menghilangkan pembatasan luas maksimum penguasaan
tanah bagi perusahaan perkebunan, industri kehutanan, dan pertambangan
sehingga akan meningkatkan monopoli/penguasaan tanah. Hal itu tertuang dalam
perubahan pasal 14 dan penghapusan pasal 15 dan 16 UU Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan.
Selain itu, dengan perubahan tersebut, menurut Dewi, proses pengukuhan kawasan
hutan berpotensi hanya dilakukan dengan pendekatan teknologi informasi dan
satelit. Tanpa pelibatan masyarakat atau pemerintah desa dan mempertimbangkan
kondisi penguasaan tanah di lapangan.
''Hal itu akan membuka kesempatan pada perampasan tanah masyarakat adat dan
petani di pinggiran atau dalam klaim kawasan hutan. Masyarakat akan lebih
gampang kehilangan tanah mereka atas nama pembangunan infrastruktur dan
bisnis.''
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini masih dimungkinkan
untuk memberikan masukan perbaikan terhadap isi RUU Cipta Kerja tersebut.
Page 189 of 223.
