Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 188
Yakni, jaminan kehilangan pekerjaan berupa pemberian cash benefit uang saku,
pelatihan vokasi, dan akses penempatan.
"Ini yang tidak ada di UU lama. Ini salah satu bentuk perlindungan yang baru di UU
Cipta Kerja," tegasnya.
Karena itu, bukan hanya UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimasukkan
draf RUU Ciptaker yang bersifat omnibus law. Tapi, ada juga UU tentang BPJS dan
SJSN.
"Kami memang ingin memperluas lapangan kerja buat yang menganggur. Tapi,
jangan salah, UU ini juga berusaha semaksimal mungkin memberikan perlindungan
kepada teman-teman yang sedang eksis bekerja," terang dia.
Perlindungan itu berlaku pula bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT). Diakui, RUU Ciptaker memang tidak akan mengatur bisnis prosesnya.
Namun, waktu kerja PKWT dengan waktu tertentu akan diatur pemerintah.
Kemudian, akan ada perlindungan apabila sudah bekerja 12 bulan berupa
kompensasi satu bulan gaji. PKWT juga akan mendapatkan jaminan keselamatan,
jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja.
Masalahnya, kelompok buruh menilai hilangnya kejelasan soal lama masa kontrak di
pasal 59 UU 13/2003 bisa memberikan celah bagi pengusaha nakal. Mereka bisa
saja ogah-ogahan mengangkat pekerja menjadi pegawai tetap. Risikonya, pesangon
bisa melayang ketika terjadi PHK. Sebab, pesangon hanya diberikan kepada
pegawai tetap.
Merespons hal itu, Menaker menegaskan bahwa sesuai dengan esensinya, PKWT
untuk pekerjaan tertentu dan waktu tertentu. Dengan demikian, tidak akan bebas
diberikan kelonggaran untuk bisa memberikan kontrak dalam waktu sangat lama.
"Pengusaha dan pekerja mempunyai pilihan setelah waktu tertentunya habis,
apakah mau meneruskan atau tidak. Punya pilihan," katanya.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker Haiyani
Rumondang meminta masyarakat tidak menduga-duga soal kemungkinan
perusahaan nakal. Menurut dia, bisnis itu akan terjadi sesuai dengan pasar.
"Dan, jangan samakan dengan outsourcing ya. Ini beda," tegasnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, tanpa
reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. Karena itu, lewat RUU
Cipta Kerja, pemerintah berupaya meningkatkan ekosistem investasi dan
membenahi kegiatan berusaha. Dengan begitu, tantangan perekonomian global
dapat teratasi.
Page 187 of 223.
