Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2020
P. 189
Perihal amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), dalam RUU Cipta Kerja diatur
bahwa usaha dengan risiko rendah cukup menyatakan persetujuan akan memenuhi
persyaratan.
"Khusus untuk kawasan industri yang sudah punya amdal dan izin industri yang
dibangun sudah sesuai dengan peruntukan kawasan industri tersebut," katanya.
Terkait perizinan, Airlangga menyatakan bahwa pengurusannya tetap ada di daerah
masing-masing. Pihaknya juga berharap semua pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP) bisa menjalankan online single submission (OSS) sehingga perizinan di setiap
daerah terstandardisasi.
Sebagaimana diketahui, dalam RUU Cipta Kerja ada sejumlah pasal yang mengatur
investasi dan perizinan berusaha. Jumlahnya 80 pasal. Lalu, pengadaan lahan 17
pasal, investasi pemerintah dan proyek strategis nasional 20 pasal, serta penguatan
UMKM dan koperasi 15 pasal.
Dengan demikian, porsi substansi terkait kemudahan berusaha, investasi, dan
UMKM mencapai 84,5 persen.
"Karena yang terkait hal ini jumlahnya banyak dan tersebar merata," kata Airlangga.
Konflik Agraria
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai, RUU Ciptaker akan memperluas
ketimpangan dan konflik agraria. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika
mengungkapkan sejumlah masalah pokok RUU Ciptaker.
Mulai masalah pengadaan tanah, diskriminasi atas petani dan masyarakat adat,
terhambatnya realisasi reformasi agraria, hingga memperparah konflik agraria
struktural.
Berdasar catatan akhir tahun KPA pada 2019, sepanjang 2019 terjadi 279 letusan
konflik agraria seluas 734.239,3 hektare yang berdampak pada 109.042 kepala
keluarga. Selama lima tahun terakhir, terjadi 2.047 letusan konflik agraria di sektor
perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir pulau-pulau kecil, pertanian,
infrastruktur, dan properti.
Sementara itu, ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0,68.
Artinya, 1 persen penduduk menguasai 68 persen tanah di Indonesia. ''Apabila
disahkan, RUU Cipta Kerja akan memperparah situasi krisis agraria di atas,'' jelas
Dewi.
Menurut dia, kemudahan dan prioritas pemberian hak atas tanah bagi kepentingan
investasi dan kelompok bisnis seperti yang tercantum dalam RUU Cipta Kerja
berpotensi meningkatkan konflik agraria serta ketimpangan dan kemiskinan
struktural.
Page 188 of 223.
