Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2019
P. 93
Title PERUSAHAAN NGGAK BAYAR THR? LAPOR KE SINI
Media Name okezone.com
Pub. Date 21 Mei 2019
https://economy.okezone.com/read/2019/05/21/320/2058324/perusahaan-ngg ak-
Page/URL
bayar-thr-lapor-ke-sini
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kementerian Ketenagakerjaan meresmikan Pos Komando (Posko) Pelayanan
Konsultasi dan Penegakan Hukum Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Posko
ini akan menerima pengaduan dan layanan konsultasi pembayaran THR 2019.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, pembentukan
posko THR ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada para
pekerja yang sudah didirikan dari tahun ke tahun. Tak hanya di pusat, Posko THR
juga dibentuk di setiap dinas tenaga kerja di setiap provinsi. "Ini merupakan
kegiatan yang hampir setiap tahun kita laksanakan, sebagai salah satu bentuk
fasilitasi dari pemerintah agar hak pekerja untuk mendapatkan THR itu benar-benar
bisa dibayarkan sesuai ketentuan yang ada," ujar Hanif di Kantor Kemenaker,
Jakarta, kemarin. Layanan Posko THR ini dibuka 20 Mei-10 Juni setiap hari kerja
pukul 08.00-15.30 dan hari libur pukul 09.00- 15.30. Masyarakat juga menghubungi
telepon 021.5260488; WhatsApp 0812 1257 6261 (konsultasi); 081310380973
(penegakan konsultasi), dan posko thr@kmnaker.go.id serta link aduan
http.bit.ly/pengaduanTHR.
Hanif menambahkan, posko ini akan memberikan pelayanan konsultasi pembayaran
THR dan selanjutnya menindaklanjutinya atas pengaduan keterlambatan
pembayaran THR sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
"Nanti posko THR akan menerima aduan terkait pembayaran THR, baik itu
keterlambatan, tidak dilaksanakannya pembayaran atau karena faktor-faktor yang
lain. Nantinya, aduan dari para pekerja akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur
yang berlaku," katanya. "Kita minta ke pemda segera menindaklanjuti posko THR ini
di dinas-dinas tenaga kerja di provinsi/kabupaten, sehingga persoalan-persoalan
pembayaran THR yang ada di daerah bisa mendapatkan fasilitasi segera mungkin,"
harapnya.
Dia menambahkan, apabila perusahaan terlambat membayarkan THR kepada
buruh/ pekerja, sesuai peraturan akan dikenakan denda 5%. Perusahaan yang tidak
Page 92 of 117.
