Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2019
P. 92
pemda segera menindaklanjuti posko THR ini di dinas-dinas tenaga kerja di
provinsi/kabupaten, sehingga persoalan-persoalan pem ba - yar an THR yang ada di
daerah bisa mendapatkan fasilitasi segera mungkin," harapnya.
Dia menambahkan, apabila perusahaan terlambat mem ba - yarkan THR kepada
buruh/ pekerja, sesuai peraturan akan dikenakan denda 5%. Per usa - haan yang
tidak membayarkan THR juga akan dijatuhkan san k - si administratif berupa
teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha. "Untuk itu di perlukan peran
pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pembayaran THR di per usahaan,"
katanya. Sekjen Organisasi Serikat Pekerja Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
mengatakan, pem - berian THR oleh peru sahaan seharusnya sudah tidak mene -
mui masalah lagi karena ini terjadi setiap tahun serta sudah dianggarkan
perusahaan. Na mun faktanya, juga masih ada peru sahaan yang tidak membayar
THR tepat waktu.
Dia mengungkapkan, beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi adalah THR tidak
dibayar, dibayar sebagian, bukan berdasarkan upah yang biasa diterima pekerja,
dibayarkan sebagian dan sisanya diberi dalam bentuk barang, dibayarkan setelah
Hari Raya, dan ada pula pekerja di-PHK sebulan sebelum pem bayaran THR.
Page 91 of 117.
