Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2019

Title MENAKER: TERLAMBAT BAYAR THR BISA KENA DENDA
Media Name indopos.co.id
Pub. Date 21 Mei 2019
https://indopos.co.id/read/2019/05/21/175837/menaker-terlambat-bayar-t hr-bisa-
Page/URL
kena-denda
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Posko Pelayanan Konsultasi dan
Penegakan Hukum Pembayaran THR tahun 2019. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif
Dhakiri menyebutkan, posko tersebut bertugas memberikan pelayanan konsultasi
pembayaran THR dan menindaklanjuti pengaduan keterlambatan pembayaran THR.

"Posko ini merupakan posko tahunan yang dibentuk setiap menjelang perayaan Idul
Fitri," kata Hanif Dhakiri di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (20/5/2019). Posko
tersebut bertempat di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), Gedung B Kantor
Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. Posko dibuka mulai kemarin sampai dengan
10 Juni 2019.

Menurut Hanif, jumlah pekerja/buruh yang melakukan konsultasi ke posko pada
2017 sebanyak 2.390 orang. Sementara pada 2018, ada sebanyak 606 orang yang
berkonsultasi.
Untuk pengaduan THR pada tahun 2018 ada 318 pengaduan, menurun 25 persen
dari tahun 2017 yang sebanyak 412 pengaduan.

Di samping posko ini, pihaknya juga membuka sistem pengaduan THR secara daring
untuk memudahkan pelaporan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan
pembayaran THR.

Menaker menegaskan, THR wajib dibayarkan oleh perusahaan paling lambat tujuh
hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permenaker
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan.

Hanif menyebut, perusahaan yang terlambat membayarkan THR kepada pekerjanya,
akan dikenakan denda. "Juga perusahaan yang tidak membayarkan THR,
perusahaan itu akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan
pembatasan kegiatan usaha," katanya.

Page 94 of 117.