Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2019
P. 97
Title PENGUSAHA TERLAMBAT BAYAR THR BISA BERUJUNG PIDANA
Media Name republika.co.id
Pub. Date 21 Mei 2019
https://republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/pru2xl366/pengu saha-
Page/URL
terlambat-bayar-thr-bisa-berujung-pidana
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bogor, Jawa Barat
mengeluarkan imbauan kepada para pengusaha agar tidak terlambat membayarkan
upah Tunjangan Hari Raya (THR). Pembayaran THR yang terlambat bisa berujung
pidana.
"Ketika telat ada sanksi, sanksinya berupa administratif, dari administratif bisa
berubah menjadi pidana. Tapi kita berharap tidak sampai ke sana, harapannya
pengusaha harus bayar," ujar Kepala Disnakertrans Kota Bogor, Samson Purba di
Bogor, Selasa (21/5).
Menurut dia, sanksi administratif itu akan berubah menjadi pidana bagi direktur
utama perusahaan yang bersangkutan jika sudah diberikan tiga kali surat
peringatan, tapi tak kunjung membayarkan THR.
Sanksi administratif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomer 20 tahun 2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang perupahan. "Ketika kita sudah berikan
peringatan satu, dua, tiga tidak mau bayar, itu dia menjadi pidana. Ada batas
waktunya, nota pertama tujuh hari, peringatan kedua tiga hari, peringatan ketiga
baru proses," ujar Samson.
Imbauan itu ia tuangkan dalam surat edaran yang dikeluarkan pada 17 Mei 2019.
Dalam surat edaran tersebut disebutkan pengusaha wajib membayarkan THR paling
telat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri.
Sumber : Antara
Page 96 of 117.
