Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2019

Title TAK SESUAI KHL, BURUH TOLAK KENAIKAN UMP 2020
Media Name liputan6.com
Pub. Date 17 Oktober 2019
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4088386/tak-sesuai-khl-buruk-tola k-kenaikan-
Page/URL
ump-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak kenaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen. Perhitungan atau formulasi
kenaikan UMP ini dinilai tidak berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti
yang diharapkan oleh serikat buruh.

"Revisi PP no 78 tahun 2015, khususnya pasal tentang formula kenaikan upah minimum
sebagai dasar perhitungan UMP harus didahului survei KHL di pasar," ungkapnya
kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Menurut dia, KHL yang dipakai dalam menentukan kenaikan UMP juga harus
disesuaikan dengan kenaikan kebutuhan hidup buruh saat ini. Jumlah KHL tersebut
harus naik menjadi 78 item. Jika pemerintah masih menggunakan formula dalam PP
78/2015 tentang Pengupahan untuk menentukan kenaikan upah minimum, maka buruh
menolak kenaikan UMP 2020 yang sebesar 8,51 persen.

"KHL yang di pakai adalah KHL yang baru yaitu yang rencananya KHL baru berjumlah
78 item dari yang sebelumnya 60 item. Jadi buruh menolak kenaikan upah minimum
sebesar 8 persen," tandas dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen. Hal tersebut tertuang dalam Surat
Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15
Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan
Produk Domestik Bruto Tahun 2019.
Tak Sejahterakan Buruh

Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilham Syah menilai penetapan
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 tidak sesuai dengan kebutuhan
masyarakat terutama buruh. Menurutnya, penetapan UMP harusnya dilakukan
berdasarkan Undang-Undang (UU), tepatnya UU nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Namun, kenaikan UMP 2020 justru dirumuskan dengan formula lain.

"Penetapan UMP itu dilakukan berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003 dan dilakukan
oleh Dewan Pengupahan di tingkat daerah yang terdiri dari beberapa elemen, seperti

Page 48 of 92.