Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2019

Title MASIH DI BAWAH KHL, KENAIKAN UMP 7 PROVINSI INI BAKAL LEBIH TINGGI?
Media Name liputan6.com
Pub. Date 17 Oktober 2019
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4088216/masih-di-bawah-khl-kenaik an-ump-7-
Page/URL
provinsi-ini-bakal-lebih-tinggi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar
8,51 persen. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019
tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto Tahun 2019.

Sehubungan dengan penetapan upah minimum 2020, diminta agar gubernur
menetapkan upah minimum dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Adapun berdasarkan Pasal 63 PP
Nomor 78/2015 tersebut, bagi daerah yang upah minimumnya (UMP dan/atau UMK)
pada 2015 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan
upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan UMP 2020 yang
akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Ini artinya, pada kenaikan UMP 2020 pada daerah yang masih berada di bawah KHL
berpotensi lebih tinggi ketimbang daerah yang telah UMP-nya telah menyesuaikan
dengan KHL. Dalam hal ini, terdapat tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP
sama dengan KHL, yakni Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa
Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Pengupahan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang
(UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 78/2015.
Penetapan upah minimum memakai formula perhitungan upah minimum merupakan
program strategis nasional yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV.
UMP 2020 Naik 8,51 Persen

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan
kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
2020 sebesar 8,51 persen. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019
tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto Tahun 2019.

Page 50 of 92.