Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2019
P. 56
Title KENAIKAN UMP 2020 TAK SESUAI DENGAN HARAPAN BURUH
Media Name liputan6.com
Pub. Date 17 Oktober 2019
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4088357/kenaikan-ump-2020-tak-ses uai-
Page/URL
dengan-harapan-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilham
Syah menilai penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 tidak
sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama buruh. Menurutnya, penetapan UMP
harusnya dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU), tepatnya UU nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, kenaikan UMP 2020 justru
dirumuskan dengan formula lain.
"Penetapan UMP itu dilakukan berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003 dan dilakukan
oleh Dewan Pengupahan di tingkat daerah yang terdiri dari beberapa elemen,
seperti serikat pekerja, pengusaha, akademisi dan pemerintah. Harus berdasarkan
survei kebutuhan rakyat per daerah ya, bukannya survei nasional," ujarnya saat
dihubungi Liputan6.com, Kamis (17/10/2019).
Menurutnya, menggunakan data inflasi dan pertumbuhan nasional sebagai dasar
penetapan kenaikan UMP 2020 tidak tepat, karena setiap daerah punya kebutuhan
masing-masing. Penetapan UMP 2020 didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak akan mensejahterakan.
"Sebagian besar, bahkan hampir semua buruh, menolak PP 78 ini. Jadi, menurut
saya, meskipun naik tidak akan mensejahterakan," tuturnya.
Ilham melanjutkan, kenaikan upah tersebut tidak seberapa dengan kenaikan harga
bahan pokok dan biaya kewajiban lainnya yang semakin mahal.
"BPJS itu, coba, naik 100 persen. Yang awalnya hanya bayar Rp 50 ribu, jadi bayar
Rp 100 ribu. Belum harga bahan pokok naik, harga listrik, BBM, jadi kenaikan upah
ini hanya untuk menutupi kebutuhan yang semakin mahal saja," tambahnya.
UMP 2020 Naik 8,51 Persen. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen.
Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-
Page 55 of 92.
