Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2019

Title MENAKER TERBITKAN SURAT EDARAN KENAIKAN UMP 8,51 PERSEN
Media Name republika.co.id
Pub. Date 17 Oktober 2019
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/10/17/pzicao430-me naker-
Page/URL
terbitkan-surat-edaran-kenaikan-ump-851-persen
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menerbitkan surat edaran perihal
Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun
2019. Surat edaran nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 itu berkaitan dengan kenaikan UMP
dan/atau UMK 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional
yaitu 8,51 persen.

"Dengan demikian, kenaikan UMP dan/atau UMK tahun 2020 berdasarkan data inflasi
nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51 persen," bunyi dalam bagian poin
ke sembilan surat edaran tersebut, dikutip Kamis (17/10).

Surat edaran dirilis 15 Oktober 2019 yang ditandatangani Menaker Hanif Dhakiri dan
ditujukan kepada para gubernur se-Indonesia. Diterbitkannya surat edaran sudah
dikonfirmasi kebenarannya oleh Kepala Sub Bidang Media Massa, Humas Kementerian
Ketenagakerjaan, Subhan..

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan penghitungan persentase angka kenaikan Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2020
berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015.

Penetapan UMP dan UMK tahun 2020 menggunakan formula perhitungan upah minimum
tahun berjalan ditambah inflasi periode September dan pertumbuhan PDB yang mencakup
periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.
Sementara data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional bersumber data Badan
Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan data BPS September sebesar 3,39 persen inflasi nasional dan pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 5,12 persen. Sehingga, UMP 2020 naik sebesar 8,51 persen atau
lebih besar dari nilai kenaikan UMP 2019 yang hanya 8,03 persen.

Sementara itu, bagi daerah yang upah minimumnya (UMP dan/atau UMK) pada 2015 masih
di bawah nilai kebutuhan hidup layak, wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan
KHL paling lambat pada penetapan upah minimum 2020. Tujuh provinsi yang harus
menyesuaikannya antara lain Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa
Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

UMK tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2019.
UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh gubernur berlaku terhitung mulai 1 Januari
2020.

Page 57 of 92.