Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2019
P. 50

serikat pekerja, pengusaha, akademisi dan pemerintah. Harus berdasarkan survei
               kebutuhan rakyat per daerah ya, bukannya survei nasional," ujarnya saat dihubungi
               Liputan6.com, Kamis (17/10/2019).

               Menurutnya, menggunakan data inflasi dan pertumbuhan nasional sebagai dasar
               penetapan kenaikan UMP 2020 tidak tepat, karena setiap daerah punya kebutuhan
               masing-masing. Penetapan UMP 2020 didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
               78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak akan mensejahterakan.

               "Sebagian besar, bahkan hampir semua buruh, menolak PP 78 ini. Jadi, menurut saya,
               meskipun naik tidak akan mensejahterakan," tuturnya.

               Ilham melanjutkan, kenaikan upah tersebut tidak seberapa dengan kenaikan harga
               bahan pokok dan biaya kewajiban lainnya yang semakin mahal.

               "BPJS itu, coba, naik 100 persen. Yang awalnya hanya bayar Rp 50 ribu, jadi bayar Rp
               100 ribu. Belum harga bahan pokok naik, harga listrik, BBM, jadi kenaikan upah ini
               hanya untuk menutupi kebutuhan yang semakin mahal saja," tambahnya.
               UMP 2020 Naik 8,51 Persen

               Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan
               Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar
               8,51 persen.

               Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-
               m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat
               Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

               Dikutip dari Surat Edaran tersebut, kenaikan UMP ini berdasarkan pada data inflasi
               nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional.

               "Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto)
               yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2020 bersumber dari
               Badan Pusar Statistik Republik IndonesIa (BPS RI)," bunyi SE tersebut seperti yang
               diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

               Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober
               2019. lnflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut:

               a. Inflasi Nasional sebesar 3,39 persen

               b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,12 persen

               "Dengan demikian, kenalkan UMP dan/atau UMK Tahun 2020 berdasarkan data Inflasi
               Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,51 persen," demikian tertulis
               dalam SE tersebut.







                                                       Page 49 of 92.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55