Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2019
P. 68
Title SAH! UMP 2020 NAIK 8,51 PERSEN, BERAPA GAJI PEKERJA DI DKI JAKARTA
Media Name viva.co.id
Pub. Date 17 Oktober 2019
https://www.viva.co.id/berita/metro/1184084-sah-ump-2020-naik-8-51-per sen-berapa-
Page/URL
gaji-pekerja-di-dki-jakarta?headline=1
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan perhitungan kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Hanif
Dhakiri kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 yang
ditandatangani 15 Oktober 2019.
Surat edaran berisi tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.
Hal ini sesuai dengan Pasal 44 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun
2015 tentang Pengupahan, di mana peningkatan nilai UMP berdasarkan formula
penambahan dari pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) dan data inflasi nasional.
Dengan demikian, seperti dikutip dari VIVAnews, para Gubernur di seluruh
Indonesia harus menetapkan dan mengumumkan kenaikan UMP 2020 serentak
pada 1 November 2019. Sedangkan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020
ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November 2019.
Gubernur dapat menetapkan UMK untuk Kabupaten/Kota yang mampu membayar
upah minimum lebih tinggi dari UMP. Bila mengacu pada besaran UMP DKI 2019
Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp3.940.973, maka dengan kenaikan 8,51 persen,
diperkirakan akan ada kenaikan sebesar Rp335.376.
Artinya, UMP 2020 di DKI Jakarta bisa mencapai Rp4.276.350. Surat edaran
tersebut menyebutkan terdapat tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama
dengan KHL, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Papua Barat, Gorontalo, Maluku,
Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Apabila upah tersebut tidak sesuaikan akan ada sanksi. Dalam Pasal 68 UU No 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa Kepala Daerah atau Wakil
Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi
administratif.
Sanksi tersebut berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur atau Wakil
Page 67 of 92.
