Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2019
P. 71
Hanif dalam surat tersebut.
Hanif juga menyebutkan bahwa gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan upah
minimum kabupaten/kota (UMK) untuk kabupaten/kota tertentu jika mampu
membayar upah minimum lebih besar dari UMP.
UMK 2020 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada 21 November
2019.
Bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan
penetapan upah minimum itu akan diberikan teguran tertulis. Jika teguran tidak
dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan diberhentikan
sementara selama tiga bulan.
"Selanjutnya, jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tetap tidak
melaksanakan upah minimum itu, yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah," sebut Hanif.
Page 70 of 92.
