Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 OKTOBER 2019
P. 76

Title         BURUH TOLAK KENAIKAN UMP 2020 SEBESAR 8,51 PERSEN
                Media Name    merdeka.com
                Pub. Date     17 Oktober 2019
                              https://www.merdeka.com/uang/buruh-tolak-kenaikan-ump-2020-sebesar-851 -
                Page/URL
                              persen.html
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Negative











               Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilham Syah menilai penetapan
               kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 tidak sesuai dengan kebutuhan
               masyarakat terutama buruh. Menurutnya, penetapan UMP harusnya dilakukan
               berdasarkan Undang-Undang (UU), tepatnya UU nomor 13 tahun 2003 tentang
               Ketenagakerjaan. Namun, kenaikan UMP 2020 justru dirumuskan dengan formula
               lain.

               "Penetapan UMP itu dilakukan berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003 dan dilakukan
               oleh Dewan Pengupahan di tingkat daerah yang terdiri dari beberapa elemen,
               seperti serikat pekerja, pengusaha, akademisi dan pemerintah. Harus berdasarkan
               survei kebutuhan rakyat per daerah ya, bukannya survei nasional," ujarnya saat
               dihubungi Liputan6.com, Kamis (17/10).

               Menurutnya, menggunakan data inflasi dan pertumbuhan nasional sebagai dasar
               penetapan kenaikan UMP 2020 tidak tepat, karena setiap daerah punya kebutuhan
               masing-masing. Penetapan UMP 2020 didasari oleh Peraturan Pemerintah (PP)
               Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak akan mensejahterakan.

               "Sebagian besar, bahkan hampir semua buruh, menolak PP 78 ini. Jadi, menurut
               saya, meskipun naik tidak akan mensejahterakan," tuturnya.

               Ilham melanjutkan, kenaikan upah tersebut tidak seberapa dengan kenaikan harga
               bahan pokok dan biaya kewajiban lainnya yang semakin mahal.

               "BPJS itu, coba, naik 100 persen. Yang awalnya hanya bayar Rp 50 ribu, jadi bayar
               Rp 100 ribu. Belum harga bahan pokok naik, harga listrik, BBM, jadi kenaikan upah
               ini hanya untuk menutupi kebutuhan yang semakin mahal saja," tambahnya.

               Senada dengan Ilham, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
               Iqbal mengatakan, perhitungan atau formulasi kenaikan UMP ini dinilai tidak
               berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti yang diharapkan oleh
               serikat buruh.





                                                       Page 75 of 92.
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81