Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2021
P. 73
Judul Masyarakat Harus Tahu, PRT Bukan Kategori Tenaga Kerja Menurut
Hukum Malaysia
Nama Media rri.co.id
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://rri.co.id/ende/1329-polkam/1164943/masyarakat-harus-tahu-
prt-bukan-kategori-tenaga-kerja-menurut-hukum-malaysia
Jurnalis Rosa Dalima
Tanggal 2021-08-25 21:26:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Esther Rajaguguk (Koordinator Fungsi (Korfung) Konsuler KJRI Penang) Tidak jarang
kami menemukan fakta dilapangan dalam upaya tugas perlindungan kami kepada setiap WNI,
warga negara kita yang harusnya menjadi korban malam menjadi tersangka. Dia yang dianiaya,
gajinya tidak dibayar. Jam kerja yang penuh dan kesehatannya tidak dijamin, malah menjadi
pelaku ketika di persidangan. Ini yang harus dipahami dengan sungguh oleh masyarakat kita
Ringkasan
Pemerintah daerah diminta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin
mengenai penentapan hukum ketenagakerjaan di sebuah negara dalam hal ini Malaysia. Banyak
warga negara Indonesia khususnya dari NTT yang terjebak dalam penegakan hukum negeri jiran
tersebut, karena ketidaktahuan mereka akan pemberlakukannya.
MASYARAKAT HARUS TAHU, PRT BUKAN KATEGORI TENAGA KERJA MENURUT
HUKUM MALAYSIA
Pemerintah daerah diminta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin
mengenai penentapan hukum ketenagakerjaan di sebuah negara dalam hal ini Malaysia. Banyak
warga negara Indonesia khususnya dari NTT yang terjebak dalam penegakan hukum negeri jiran
tersebut, karena ketidaktahuan mereka akan pemberlakukannya.
Hal ini disampaikan Koordinator Fungsi (Korfung) Konsuler KJRI Penang Esther Rajaguguk pada
acara webinar Peran Diplomat Perempuan Dalam Diplomasi Pelindungan WNI Di Luar Negeri,
Rabu (25/08). Dikatakan Esther, pembantu rumah tangga (PRT) tidak masuk dalam golongan
tenaga kerja menurut hukum Malaysia, sehingga apabila ada kasus kekerasan atau pelanggaran
hak-hak mereka terkait upah dan jam kerja, sulit untuk diselesaikan secara hukum. Oleh karena
itu, pemerintah daerah diminta untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi yang komprensif
72
