Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 MARET 2020
P. 155
mengeluarkan larangan mudik. Namun usulan ini masih memerlukan diskusi lebih
lanjut dengan menunggu hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.
"Intinya, pemerintah akan larang mudik, tapi masih butuh diskusi. Kenapa? Karena
potensi penyebaran cepat sekali. Keputusan tertingginya nanti di ratas," kata Adita
dalam konferensi pers virtual kepada wartawan, Jumat (27/3/2020).
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyatakan, saat ini usulan
pelarangan mudik masih akan dibahas bersama dengan Kementerian Koordinator
Kemaritiman dan Investasi.
"Memang saat ini masih diimbau untuk tidak mudik, tapi ada usulan dilarang saja,
karena kalau diimbau masyarakat Indonesia banyak yang nggak patuh," kata Budi.
Dia mengaku pihaknya tengah menyiapkan skema pelarangan mudik tersebut
dengan Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) mencakup urusan penyekatan pemudik
dari Jabodetabek, di area mana saja akan ditutup atau disekat, baik di jalan tol
maupun jalan arteri.
Waktu pelarangan mudik masih dalam tahap diskusi. Perihal kemungkinan waktu,
pada H-7 atau lebih awal, karena sudah banyak masyarakat yang mencuri start dan
pulang kampung lebih awal.
"Pemudik yang sudah terlanjur (berada di jalan) juga akan dikembalikan," tutur
Budi.
Budi menyatakan, pihaknya akan melakukan rapat kembali Jumat (27/3/2020) siang
ini untuk mencari kesepakatan mengenai pelarangan mudik ini.
"Mudah-mudahan ada kesepakatan bersama. Kita undang berbagai pihak terkait
untuk mendapatkan masukan yang terbaik," ujarnya.
Page 154 of 166.
