Page 157 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 MARET 2020
P. 157

diliburkan secara penuh," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan
               tertulisnya Kamis (26/3).

               Kemudian Iqbal menyebutkab bahwa ketika upah buruh tidak dibayar penuh,
               akibatnya daya beli buruh menurun. Apalagi saat Ramadhan dan lebaran,
               kebutuhan buruh meningkat tajam.

               Bahkan di lapangan Iqbal mengklaim terdapat ketidakadilan yang dialami kaum
               buruh, khususnya di industri tekstil dan garmen. Seperti di Jawa Barat yang
               meliburkan buruhnya dengan hanya membayar upah sekitar 25 persen, di Jawa
               Tengah buruh hanya dibayar 50 persen bagi mereka yang masih aktif bekerja, dan
               di Jawa Timur terdapat pengusaha yang tidak membayar upah buruh yang tidak
               bekerja karena mengaku tidak lagi memiliki uang.

               "Apalagi kalau pemerintah mengabulkan membayar THR sebesar 50 persen. Maka
               nasib buruh akan semakin terpuruk," terangnya Mewakili kaum buruh Iqbal
               meminta pemerintah untuk menolak keras terkait usulan pengusaha untuk
               memangkas THR keagaamaan bagi karyawannya. Bahkan ia tidak segan akan
               menggelar demontrasi sebagai bentuk protes, apabila kebijakan tersebut
               diterapkan.

               Sebelumnya, Ketua Umum DPD HIPPI, Sarman Simanjorang mengatakan, di tengah
               situasi wabah virus corona atau Covid-19 banyak pelaku usaha secara pendapatan
               tertekan. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah memberikan keringanan bagi
               pengusaha.

               "Pengusaha berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dapat
               memberikan solusi dalam bentuk kebijakan khusus .Sekiranya pelaku usaha tidak
               dapat memberikan sama sekali THR atau hannya mampu memberikan 50 persen
               misalnya," kata dia di Jakarta, Kamis (26/3).

               Dia mengatakan sekiranya pemerintah membuka opsi yang memungkinkan agar
               pemberian THR ditunda sampai keuangan perusahaan memadai. Dia pun menjamin
               tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha, dan seluruh hak-hak pekerja
               dipastikan terpenuhi.

               "Ini harus segera di evaluasi atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan
               agar sedini mungkin dapat melakukan perundingan antara perwakilan pekerja dan
               managamen perusahaan untuk mencari jalan terbaik," jelas dia.

               Di sisi lain, pelaku usaha juga berharap agar para pekerja melalui Serikat Buruh
               atau Serikat Pekerja dapat merasakan tekanan dan beban pengusaha dalam kondisi
               seperti ini. Jangan sampai memaksakan sesuatu yang tidak dapat di berikan
               pengusaha yang ujung ujungnya mengganggu keharmonisan hubungan industrial
               yang sudah berjalan baik selama ini.

               "Bertahan saja sampai badai ini berlalu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa.



                                                      Page 156 of 166.
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162