Page 403 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 403
Peraturan yang memuat perubahan kedua atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 itu mengatur
perluasan wilayah penerima BSU ke puluhan daerah memiliki upah minimum di atas Rp3,5 juta.
Sebagaimana ketentuan yang berlaku, salah satu syarat utama menjadi penerima BLT BPJS
Ketenagakerjaan (BSU Kemnaker) adalah pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
Link Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan Selain di bsu.kemnaker.go.id Namun, dalam aturan terbaru,
apabila besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK)
melebihi Rp3,5 juta, syarat di atas tak berlaku. Sebab, syarat nilai gaji penerima BSU di daerah-
daerah itu menjadi maksimal setara UMP atau UMK.
Adapun batas nilai gaji sesuai UMK/UMP dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai
contoh: jika UMK Karawang senilai Rp4.798.312, batas maksimal gaji penerima BSU di daerah
itu dibulatkan menjadi Rp4.800.000.
Dengan skema di atas, wilayah seperti DKI Jakarta dan sebagian kabupaten/kota di Jawa Barat
masuk ke dalam daftar perluasan daerah penerima BSU.
"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga
sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak
pandemi di sektor ekonomi," kata Ida di siaran pers Kemnaker.
Cara Cek Rekening Baru Penerima BSU di Situs bsu.kemnaker.go.id Berdasarkan data Kemnaker,
hingga akhir November 2021, BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan 8.283.364 data pekerja
calon penerima BSU 2021. Data itu, kata Ida, sudah mencakup 517.120 calon penerima BSU
2021, yang masuk melalui skema perluasan.
Daftar Daerah Penerima BSU 2021 yang Diperluas Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 memuat
perubahan Lampiran II di peraturan sebelumnya. Lampiran itu berisi data puluhan daerah
dengan nilai UMP/UMK di atas Rp3,5 juta yang masuk daftar wilayah perluasan sasaran BSU.
Berikut ini daftar daerah yang masuk skema perluasan wilayah penerima BSU 2021, beserta nilai
UMP/UMK yang di atas Rp3,5 juta.
1. DKI Jakarta (pakai standar UMP 4.416.186,55 dibulatkan jadi 4.500.000) Kabupaten
Kepulauan Seribu Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Utara
Kota Jakarta Pusat. 2. Banten (pakai standar UMK) Kabupaten Tangerang (UMK 4.230.792,65
dibulatkan jadi 4.300.000) Kabupaten Serang (UMK 4.215.180,86 dibulatkan jadi 4.300.000)
Kota Cilegon (UMK 4.309.772,64 dibulatkan jadi 4.400.000) Kota Tangerang Selatan (UMK
4.230.792,65 dibulatkan jadi 4.300.000) Kota Tangerang (UMK 4.262.015,37 dibulatkan jadi
4.300.000) Kota Serang (UMK 3.830.549,10 dibulatkan jadi 3.900.000) 3. Jawa Barat (pakai
standar UMK) Kabupaten Bogor (UMK 4.217.206 dibulatkan jadi 4.300.000) Kabupaten
Purwakarta (UMK 4.173.568,61 dibulatkan jadi 4.200.000) Kabupaten Karawang (UMK 4.798.312
dibulatkan jadi 4.800.000) Kabupaten Bekasi (UMK 4.791.843,90 dibulatkan jadi 4.800.000) Kota
Depok (UMK 4.339.514,73 dibulatkan jadi 4.400.000) Kota Bogor (UMK 4.306.159,25 dibulatkan
jadi 4.400.000) Kota Bekasi (UMK 4.782.935,64 dibulatkan jadi 4.800.000) Kota Bandung (UMK
3.742.276,48 dibulatkan jadi 3.800.000) 4. Jawa Timur (pakai standar UMK) Kabupaten Pasuruan
(UMK 4.290.133,19 dibulatkan jadi 4.300.000) Kabupaten Mojokerto (UMK 4.279.787,17
dibulatkan jadi 4.300.000) Kabupaten Sidoarjo (UMK 4.293.581,85 dibulatkan jadi 4.300.000)
Kabupaten Gresik (UMK 4.297.030,51 dibulatkan jadi 4.300.000) Kota Surabaya (UMK
4.300.479,19 dibulatkan jadi 4.400.000) 5. Kalimantan Utara (pakai standar UMK) Kota Tarakan
(UMK 3.761.896 dibulatkan jadi 3.800.000) 6. Kepulauan Riau (pakai standar UMK) Kota Batam
(UMK 4.150.930 dibulatkan jadi 4.200.000) Kabupaten Bintan (UMK 3.648.714 dibulatkan jadi
3.700.000) Kabupaten Kep Anambas (UMK 3.501.441 dibulatkan jadi 3.600.000) 7. Papua (pakai
402
