Page 443 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 DESEMBER 2021
P. 443
Judul Kemenaker: Struktur dan Skala Upah Jamin Aspek Keadilan Pekerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Sosialisasi SUSU dan PP/PKB
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/12/03/175156126/kemenaker-
struktur-dan-skala-upah-jamin-aspek-keadilan-pekerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-03 17:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Bagi pekerja manfaatnya
menjamin aspek keadilan (tak ada diskriminasi), kesetaraan upah, kenyamanan bekerja,
menciptakan suasana kondusif untuk peningkatan profesionalisme dan produktivitas
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Lewat forum sosialisasi ini,
kami juga ingin mendapatkan masukan dari para peserta mengenai penerapan SUSU, PP/PKB
yang telah berjalan di masing-masing daerah atau perusahaan
positive - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Forum-forum seperti ini akan
terus kami lakukan untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi guna memastikan
terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan industrial secara
baik
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Sosialisasi Penyusunan Struktur
dan Skala Upah serta Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Ringkasan
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri, menegaskan ada korelasi antara
Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan kebijakan pengupahan.
Korelasi tersebut yakni pelaksanaan kebijakan pengupahan dapat menjadi materi muatan syarat
kerja yang diatur dalam PP atau PKB.
KEMENAKER: STRUKTUR DAN SKALA UPAH JAMIN ASPEK KEADILAN PEKERJA
JAKARTA, - Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri, menegaskan ada
korelasi antara Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan kebijakan
442
